Publikasi

Brosur SPAK: Tindak Pidana Pencucian Uang

Brosur ini merupakan kelengkapan alat  bantu yang digunakan oleh agen SPAK untuk melakukan sosialisasi. Brosur dibagi menjadi lima tema yaitu Antikorupsi, Gratifikasi, LHKPN, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peran Masyarakat. Pada setiap brosur ringkasan informasi dengan tema-tema tersebut dijelaskan secara singkat dan padat disertai gambar-gambar yang menarik. Bagi agen SPAK, brosur ini merupakan alat bantu yang penting untuk menjelaskan kepada peserta sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga gambar yang bisa menceritakan maksud dari tema-tema pencegahan korupsi. 1523961668-brosur-spak-tindak-pidana-pencucianDownload
Publikasi

Brosur SPAK: Suap

Brosur ini merupakan kelengkapan alat  bantu yang digunakan oleh agen SPAK untuk melakukan sosialisasi. Brosur dibagi menjadi lima tema yaitu Antikorupsi, Gratifikasi, LHKPN, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peran Masyarakat. Pada setiap brosur ringkasan informasi dengan tema-tema tersebut dijelaskan secara singkat dan padat disertai gambar-gambar yang menarik. Bagi agen SPAK, brosur ini merupakan alat bantu yang penting untuk menjelaskan kepada peserta sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga gambar yang bisa menceritakan maksud dari tema-tema pencegahan korupsi. 1523961564-brosur-spak-suapDownload
Publikasi

Brosur SPAK: Gratifikasi

Brosur ini merupakan kelengkapan alat  bantu yang digunakan oleh agen SPAK untuk melakukan sosialisasi. Brosur dibagi menjadi lima tema yaitu Antikorupsi, Gratifikasi, LHKPN, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peran Masyarakat. Pada setiap brosur ringkasan informasi dengan tema-tema tersebut dijelaskan secara singkat dan padat disertai gambar-gambar yang menarik. Bagi agen SPAK, brosur ini merupakan alat bantu yang penting untuk menjelaskan kepada peserta sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga gambar yang bisa menceritakan maksud dari tema-tema pencegahan korupsi. 1523961477-brosur-spak-gratifikasiDownload
Publikasi

Brosur SPAK: Mengenal Korupsi

Brosur ini merupakan kelengkapan alat  bantu yang digunakan oleh agen SPAK untuk melakukan sosialisasi. Brosur dibagi menjadi lima tema yaitu Antikorupsi, Gratifikasi, LHKPN, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peran Masyarakat. Pada setiap brosur ringkasan informasi dengan tema-tema tersebut dijelaskan secara singkat dan padat disertai gambar-gambar yang menarik. Bagi agen SPAK, brosur ini merupakan alat bantu yang penting untuk menjelaskan kepada peserta sosialisasi dengan bahasa yang mudah dipahami dan juga gambar yang bisa menceritakan maksud dari tema-tema pencegahan korupsi. 1523961344-mengenal-korupsiDownload
Publikasi

Evaluasi Pelaksanaan Tahun Pertama

SPAK adalah gerakan aktivis perempuan antikorupsi yang berkembang dengan pesat di seluruh Indonesia. Gerakan ini diprakarsai oleh Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan diluncurkan pada 22 April 2014. Per September 2015, 499 Agen SPAK, di 15 Provinsi telah mengikuti pelatihan. Data AIPJ menunjukkan bahwa mereka telah menjangkau lebih dari 200.000 perempuan, laki-laki dan anak-anak di beragam bidang dengan pesan-pesan antikorupsi mereka. Evauasi ini dihadirkan oleh AIPJ guna mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat individu, keluarga dan masyarakat serta untuk menggali semua faktor yang terlihat oenting di dalam perkembangan dari beragam tingkat perubahan ini. Evaluasi ini bertujuan untuk menginformasikan pengembangan SPAK yang sedang berjalan guna memaksimalkan dan mempercepat kemajuannya. Metodologi evaluasi ini terdiri dari survei yang dibagian kepada seluruh agen SPAK dan serangkaian wawancara mendalam dengan Agen SPAK, serta perwakilan AIPJ dan KPK. 1523961164-evaluasi-pelaksanaan-tahun-pertamaDownload
Publikasi

Buku: Saya, Perempuan Anti Korupsi (SPAK)

Sikap sinis dan mencampakkan yang menyakitkan acapkali dialami oleh istri dan anak, ketika ayahnya melakukan pencurian uang negara (korupsi) dan diberitakan secara luas oleh media. Keluarga terdekat jelas menjadi korban akibat stigma buruk di lingkungan sosial. Akibat ulah kumuh ayah dan suami koruptor, siksaan sosial tak kalah beratnya dibanding hukuman penjara. Ratusan suami korup adalah cermin rumah tangga yang tandus, kering siraman spiritualnya. Rumah, bukan tenda ketenangan dan kenyamanan jiwa, melainkan penjara. Lalu apa peran istri? Kajian panjang Deputi Pencegahan KPK dengan lintas pakar menyarankan: “Saatnya istri menegaskan titah otentiknya sebagai tiang negara”. Di tangan istri yang berwibawa dan tegas dalam kelembutan aksara di depan suami dan pejabat negara lainnya, para kandidat koruptor akan luluh lantak syahwat korupsinya, dan kembali ke jalan yang benar dan lurus, yang membawa berkah dan ketentraman keluarga. Perlawanan terhadap korupsi melalui penindakan adalah upaya yang terbatas, hanya bisa dilakukan oleh para penegak hukum. Sementara perlawanan melalui pencegahan bisa dilakukan oleh semua kekuatan bangsa. Salah satu kekuatan yang sudah lama dikenali dan sangat diperhitungkan adalah kekuatan para perempuan Indonesia, baik melalui perannya sebagai ibu dan sebagai istri, maupun perannya dalam organisasi wanita atau perannya sebagai profesional. 1523960959-buku-saya-perempuan-anti-korupsiDownload
Publikasi

Laporan Baseline Study Tahap I Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga

Corruption Perception Index (CPI) yang diselenggarakan oleh Transparency International menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan skor yang rendah. Dengan rentang skor 1 hingga 10, dimana skor 1 menunjukkan negara dengan korupsi yang sangat tinggi dan skor 10 menunjukkan negara yang bersih dari korupsi, Indonesia berada pada skor 3 di tahun 2011. Walaupun terdapat peningkatan skor sejak KPK berdiri pada tahun 2004, namun peningkatan tersebut belum dikatakan progresif. Survei internasional 2011 yang dilakukan oleh Neukom Family Foundation, Bill & Melinda Gates Foundation dan Lexis Nexis, menyebutkan bahwa Indonesia berperingkat rendah dalam hal ketiadaan pemberantasan korupsi dan akses pada keadilan sipil. Di dunia, Indonesia berada pada peringkat ke-47 dari 66 negara sebagai negara terkorup. Sementara di kawasan Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat 12 dari 13 negara. Data tersebut menunjukkan bahwa upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Pemberantasan korupsi lebih efektif dilakukan dengan gerakan sosial sebagai suatu bentuk perubahan sosial budaya. Gerakan sosial adalah perilaku dari sebagian anggota masyarakat untuk mengoreksi kondisi yang banyak menimbulkan problem atau tidak menentu, untuk menghadirkan suatu kehidupan yang lebih baik. Tujuan akhir dari gerakan sosial menurut Direnzo adalah tidak hanya terbatas pada perubahan sikap dan perilaku indovidu melainkan sebuah perubahan tatanan sosial baru yang lebih baik. Gerakan sosial pemberantasan korupsi menjadikan masyarakat sebagai sasaran utama sekaligus  sebagai  pelaku  atau  penggeraknya.  Entitas  masyarakat  yang  memiliki  peran signifikan  dalam  membangun  budaya  adalah  keluarga. Keluarga merupakan tujuan terhadap harapan, tuntutan dan keinginan dari sistem sosial yang lebih besar. Keluarga juga merupakan pendukung kekuatan potensial bagi suatu generasi sebagai gambaran alternatif di masa yang akan datang. Jadi, keluarga merupakan entitas yang sangat penting untuk membangun budaya anti korupsi di Indonesia. Selanjutnya, untuk dapat mengoptimalkan peran serta keluarga terhadap agenda pencegahan korupsi, diperlukan adanya informasi yang dapat memetakan bagaimana kondisi keluarga dan persepsinya terhadap korupsi. Informasi ini akan menjadi referensi dalam penyusunan konsep intervensi Program Pembangunan Budaya Anti Korupsi Berbasis Keluarga. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, KPK memandang perlu untuk melakukan Baseline Study Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga. Pada tahun 2012 ini, KPK melakukan baseline study tahap  I  menggunakan  metodologi  kualitatif  dengan  judul  ‘Peran  Keluarga  Dalam Pembangunan Budaya Anti Korupsi (Studi Kasus: Kota Yogyakarta dan Kota Solo)’. Tujuan secara umum dari Baseline Study Program Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga adalah: Mengidentifikasi Key Audience Groups,Mengetahui persepsi anggota keluarga terkait korupsi dan terkait KPK.Mengidentifikasi  efektivitas  dan  efisiensi  pola  interaksi  dan  komunikasi  di  dalam keluarga,Mengidentifikasi dan mendeskripsikan metode komunikasi yang tepat untuk membangun budaya anti korupsi melalui keluarga,Mendapatkan  persepsi  dan  masukan  yang  obyektif  dari  pakar  terkait  membangun budaya anti korupsi yang efektif di dalam keluarga.Menentukan bagaimana kontribusi yang dapat dilakukan stakeholder/komunitas masyarakat terhadap KPK untuk sama-sama berkontribusi terhadap pembangunan budaya anti korupsi berbasis keluarga.Mendapatkan informasi dan menganalisis program intervensi yang relevan dilakukan oleh KPK. 1523960276-laporan-baseline-study-tahap-iDownload
Berita

Pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Pengadilan Agama Lamongan, Wujud komitmen Agen SPAK dalam mencegah korupsi

Bagi Ibu Dr. Hj.Harijah Damis, M.H. , Ketua Pengadilan Agama Lamongan, Jawa Timur, yang juga Agen SPAK, tidak ada kata berhenti dalam memberantas korupsi. Di tahun 2018, Ibu Harijah memberlakukan sistem antrian elektronik untuk mencegah terbukanya kesempatan bagi para calo perkara dan membereskan sistem parkir yang juga dimanfaatkan untuk pungli. Pada tanggal 20 Februari 2019 lalu, Ibu Harijah menunjukkan komitmennya dalam pencegahan korupsi melalui deklarasi Zona Integritas dan Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat. Pencanangan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan wujud layanan prima pada masyarakat pencari keadilan. Pencanangan deklarasi ini dihadiri Bupati Lamongan, Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Ketua Pengadilan Agama Surabaya, Ketua DPRD lamongan, Kepala Kancab BRI, Kepala PT POS Lamongan, Jajaran Perkopimda, beberapa OKPD dan beberapa pihak lain. Selain itu, Pengadilan Agama Lamongan bahkan telah memberi perhatian pada para penyandang disabilitas dengan memberi ruang parkir khusus, ruang laktasi bagi para Ibu yang harus menyusui bayi. Ibu Harijah yang ikut pelatihan Agen SPAK pada tahun 2016 adalah seorang perempuan yang memilih bersikap antikorupsi sejak ia belum menjadi Ketua Pengadilan Agama. Mengikuti pelatihan sebagai Agen SPAK semakin memperkuat keyakinannya bahwa korupsi harus diberantas dengan memulai dari diri sendiri, keluarga kemudian lingkungan pekerjaan dan masyarakat. Dengan semua upaya yang dilakukannya tersebut, contoh yang diberikannya sebagai pimpinan dapat memacu seluruh aparat Pengadilan Agama Lamongan dalam  memberikan pelayanan optimal serta tidak melakukan kegiatan koruptif. Beliau berharap kedepannya para pegawai dapat menyebarkan perilaku anti koruptif ini kepada pengadilan lainnya dan semoga bisa menjadi contoh yang baik pula. Apa yang dilakukan Ibu Harijah sekali lagi membuktikan, bahwa perempuan punya kekuatan dalam menginspirasi perubahan. Dengan bergerak bersama perempuan dapat mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi bagi generasi mendatang.
Berita

PENDETA PEREMPUAN KLASSIS PULAU AMBON SEPAKAT IKUT BERGERAK MENCEGAH KORUPSI

Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) semakin kuat dengan masuknya 75 orang perempuan dari Ambon sebagai Agen. Mereka terdiri dari pendeta perempuan Gereja Protestan Maluku (GPM) Klassis Pulau Ambon, guru sekolah Minggu dan Dharmawanita Institut Agama Kristen. Mereka ikut pelatihan sebagai Agen SPAK pada tanggal 1-3 September 2018 dan menyatakan siap menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan-kegiatan mereka di organisasi Dharmawanita, sekolah minggu dan jemaat gereja. Pelatihan Agen SPAK ini dibuka oleh Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan dihadiri oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dengan memberikan paparan tentang peran perempuan dalam pencegahan korupsi. Inisiatif awal untuk menyelenggarakan pelatihan Agen SPAK datang dari Pendeta Desy Gasperz. Ketika mendengar kiprah gerakan SPAK di Institut Leimena, Jakarta, Pendeta Desy Gasperz langsung tertarik dan merasa yakin semangat SPAK harus disebarluaskan di kalangan gereja dan jemaat. Menurut Pendeta Desy, jemaat Kristen sebagai bagian dari masyarakat Indonesia harus ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan korupsi. Dan ia yakin perempuan memegang peran penting dalam membangun keluarga yang antikorupsi. Para pendeta perempuan dalam kapasitas mereka sebagai figur yang didengar oleh jemaat, dapat mengambil bagian aktif dalam perjuangan Gerakan SPAK. Selain menanamkan nilai-nilai antikorupsi dalam keluarga mereka, para pendeta perempuan dan guru-guru perempuan sekolah minggu dapat menyebarkannya pada jemaat. Setelah seharian penuh di hari pertama mendengarkan penjelasan tentang Delik Korupsi dari Bapak Ganjar Laksmana, para peserta mulai merasa galau. Selama ini mereka menganggap memberi atau menerima hadiah pada atau dari guru, atasan dan pengambil keputusan adalah hal biasa terkait tradisi dalam menjaga hubungan baik dengan sesama. Di hari kedua pelatihan, saat diajak melakukan refleksi oleh Ibu Judhi Kristantini, Senior Manager AIPJ2, terhadap perilaku sehari-hari, peserta mulai perlahan-lahan memahami bahwa mereka seringkali melakukan gratifikasi bahkan juga suap tanpa menyadarinya. Ini sekali lagi membuktikan, bahwa sebagian besar masyarakat tidak paham betul apa yang sejatinya korupsi itu dan bahwa mereka sesungguhnya adalah pelaku sekaligus korban. Melalui permainan-permainan SPAK, sekali lagi peserta diajak untuk memahami perilaku-perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Permainan itu lah yang akan menjadi alat bantu mereka dalam menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di lingkungannya. Para peserta menyambut dengan antusias, karena merasa permainan itu memudahkan mereka dalam menjalankan kegiatan sebagai Agen SPAK nantinya, dalam keluarga dan jemaat. Dengan diselenggarakannya pelatihan ini, kini jajaran Agen SPAK menjadi semakin kuat dengan bergabungnya para pendeta perempuan, guru sekolah minggu dan Dharmawanita perguruan tinggi Kristen. Terus lah menginspirasi dan melakukan perubahan untuk membebaskan Indonesia dari korupsi.
Berita Event

Agen SPAK Jakarta di Hari Anak Nasional

Dalam menyambut Hari anak nasional hari minggu tanggal 22 juli 2018, Agen SPAK Jakarta melakukan sosialisasi Pelajar Anti Korupsi di Taman baca kolong Fly Over ciputat, Tangerang Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Taman Baca Kolong dan diikuti oleh beberapa komunitas seperti TGR Campaign, Tabrak Warna, Forum Anak dll. Kegiatan dilakukan pukul 13.00-14.00. Antusiasme tidak hanya dirasakan oleh anak-anak tetapi seluruh pengunjung acara terutama ibu-ibu. Ratusan peserta mengikuti kegiatan sosialisasi ini ditengah hiruk pikiuk jalanan dan bising kendaraan. Kegiatan juga dilakukan dengan bermain Semai bersama dengan melakukan tanya jawab antara agen dan peserta. Acara ini dihadiri Walikota, Camat dan lurah Tangerang Selatan serta beberapa perwakilan dari dinas terkait. Setelah acara selesai, Agen SPAK Jakarta juga berkesempatan memberikan permainan Semai kepada komunitas Tradtional Games return Atau TGR Campaign. Semoga semakin banyak anak-anak yang bisa mecoba permainan ini dan bisa menjadi anak jujur yang hebat.