Berita Event

SERI DISKUSI ANGGOTA LEGISLATIF 2024 – 2029 DAN KELOMPOKPEREMPUAN

Seri 2:DiskusiLuring“Korupsi Dan Kejahatan Terhadap Perempuan: Memastikan Komitmen  Anggota Legislatif 2024-2029 Untuk Memberi Solusi Yang Berpihak Pada Perempuan” Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan mendasar yang terjadi di berbagai sektor. Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta demi kepentingan diri sendiri. Korupsi membatasi akses perempuan ke sumber daya publik, informasi, dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat diskriminasi sosial, budaya, dan politik. Dampak korupsi terhadap perempuan kerap kali memperburuk posisi mereka dalam masyarakat, menghilangkan hak-hak dasar untuk hidup dan mempertahankan hidup. Korupsi juga sering kali menjadi pintu masuk untuk kejahatan lain, seperti perkawinan anak, perdagangan orang, dan sekstorsi. Dalam kasus perkawinan anak dan perdagangan orang, dokumen identitas sering dipalsukan dengan menyuap petugas. Studi oleh SPAK Indonesia di Makassar, Bulukumba, dan Pare-pare pada tahun 2021 menemukan bahwa para korban sering dipindahkan ke wilayah lain melalui jalur ilegal dengan biaya tertentu. Pada Jumat, 17 Mei 2024, SPAK Indonesia menyelenggarakan diskusi kedua dari seri diskusi anggota legislatif 2024-2029 dengan kelompok perempuan didukung oleh International Foundation of Electoral System (IFES) dan South East Asian Nations for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) yang membahas isu-isu krusial terkait korupsi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Diskusi yang diadakan melalui  Zoom ini  menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisioner KomNas Perempuan Alimatul Qibtiyah, Anggota DPR RI 2024-2029 Rieke D. Pitaloka, dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2029 M. Irfan AB. Diskusi ini dimoderatori oleh Ema Husain dan diikuti oleh peserta dari kelompok perempuan. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu yang diajukan oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan,  diantaranya kurangnya kolaborasi antara stakeholder, lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi UU pemberantasan korupsi, serta perlunya evaluasi dan koordinasi antara satgas antikorupsi dan satgas pencegahan kekerasan seksual di kampus. Rieke D Pitaloka, anggota DPR RI terpilih menekankan pentingnya memiliki data yang akurat dan terintegrasi dari berbagai desa dan kelurahan untuk mengetahui bentuk-bentuk korupsi serta jumlah aktual dari kejahatan terhadap perempuan, termasuk pelaku dan korban TPPO. Menurut Rieke, kekurangakuratan data yang ada menyebabkan banyak masalah sosial tidak ditangani dengan maksimal.   Andi Irfan AB, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menekankan  perlunya  peningkatan kapasitas dan pelatihan antikorupsi untuk para anggota legislatif, dan adanya ruang-ruang kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam merespon kekerasan terhadap perempuan.  Diskusi ini dihadiri oleh berbagai anggota organisasi masyarakat termasuk juga kelompok-kelompok perempuan dari berbagai daerah.
Berita Event

SERI DISKUSI ANGGOTA LEGISLATIF 2024 – 2029 DAN KELOMPOK PEREMPUAN

Seri 1 : Diskusi Luring “Memastikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Setara bagi Perempuan. Perempuan mewakili 50% dari total pemilih di Indonesia, mereka memainkan peran krusial dalam demokrasi. Selama kampanye, perempuan menjadi target utama para kandidat. Penting bagi perempuan untuk menjadi pemilih cerdas yang memilih berdasarkan program kerja kandidat, bukan politik uang, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. SPAK Indonesia, melalui kampanye “Suara Perempuan Berharga” menjelang Pemilu 2024, telah membekali pemilih perempuan dengan pengetahuan yang diperlukan. Saat ini langkah berikutnya adalah mengajak perempuan mengawal para kandidat terpilih agar mereka tetap berkomitmen pada kebutuhan perempuan. Forum yang mempertemukan kandidat terpilih dengan pemilih perempuan sangat diperlukan. Di sini, kandidat dapat mempertegas program kerja mereka dan menerima masukan serta kritikan. Forum ini penting untuk memastikan transparansi program kerja legislatif sehingga harapan perempuan akan layanan publik yang setara dapat terwujud. Pada tanggal 23 April 2024, SPAK Indonesia mengadakan diskusi penting mengenai layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan. Acara ini mendapat dukungan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) melalui South East Asian Network for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG). Diskusi ini diselenggarakan dalam format hybrid, menggabungkan sesi daring dan luring, dan bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu penting yang dihadapi perempuan mendapatkan perhatian dari wakil-wakil terpilih di badan legislatif. Forum diskusi daring pertama ini berlangsung di Makassar, mempertemukan anggota DPRD terpilih yaitu Ir. Andi Muhammad Irfan AB, drg. A. Rachmatika Dewi, dan Hj. Umiyati, S.Kom, dengan para pegiat isu perempuan dari berbagai organisasi masyarakat setempat. Forum ini merupakan wujud partisipasi perempuan dalam mengawal kerja para anggota legislatif terpilih dan memastikan bahwa janji-janji kampanye mereka terpenuhi. Dalam diskusi tersebut,  kelompok perempuan mengajukan isu-isu perempuan yang kritis  pada para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Dalam layanan kesehatan ditemukan bahwa rumah sakit sering kali menolak menangani korban kekerasan yang menggunakan BPJS, serta perempuan miskin yang akan melahirkan tanpa KIS dan BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang ada belum memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama perempuan miskin. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi untuk anak-anak perempuan remaja juga menjadi sorotan penting. Di bidang pendidikan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi tidak sesuai diterapkan di daerah-daerah dan menimbulkan masalah. Hal ini mengakibatkan makin sempitnya kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang rendah memicu munculnya lingkaran kemiskinan, sehingga berimbas pada meningkatkan kasus pernikahan usia anak. Lebih parah lagi, tidak ada data spesifik mengenai anak perempuan yang putus sekolah, sehingga upaya pencegahan terhadap perkawinan anak dan perdagangan orang sebagai akibat dari rendahnya pendidikan, tidak dapat dilakukan secara efektif. Menanggapi isu-isu tersebut, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 memberikan beberapa tanggapan dan usulan solusi. Mereka menyarankan pembentukan crisis center untuk menampung aduan sekaligus jalan keluar terkait masalah-masaslah perempuan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk mengupayakan adanya satu rumah sakit di tingkat provinsi yang beroperasi 24 jam dan menerima perempuan tanpa memerlukan BPJS atau KIS. Mereka juga akan meninjau kembali kebijakan Jamsostek untuk melihat kemungkinan menanggung kasus kekerasan atau korban kekerasan. Untuk isu pendidikan, para anggota DPRD akan mengupayakan kuota khusus bagi anak perempuan sebagai bentuk afirmasi pada pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan.Mereka juga berencana berkolaborasi dengan LSM untuk mendorong peraturan daerah (Perda) terkait kesehatan perempuan. Diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam proses legislatif, terutama mengingat bahwa pemilih perempuan berjumlah 50% dari total pemilih di Indonesia. Dengan memastikan bahwa wakil terpilih memahami dan memperjuangkan kebutuhan serta masalah-masalah yang dihadapi perempuan, diharapkan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan dapat segera terwujud.
Berita Event

Delapan Belas Agen SPAK Baru Siap Sebarkan Semangat Antikorupsi

SPAK Indonesia baru saja menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (ToT) dari tanggal 29 Februari sampai dengan 1 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan menambah jumlah Agen untuk memperkuat SPAK Indonesia agar dapat terus menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dalam masyarakat.  Dalam pelatihan selama 2,5 hari, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang delik-delik korupsi, melakukan refleksi terkait perilaku koruptif sehari-hari, mengenal berbagai permainan SPAK, serta belajar menjadi fasilitator permainan SPAK. Pelatihan juga melibatkan simulasi untuk mempraktikkan pemahaman yang diperoleh dalam berbagai situasi kehidupan.  Para peserta yang lulus pelatihan akan menjadi agen SPAK dan siap terjun ke masyarakat untuk menyebarkan semangat antikorupsi. Mereka telah dilatih oleh narasumber berkompeten, antara lain Ganjar L Bonaprapta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Judhi Kristantini, Pendiri SPAK dan Penasihat SPAK Indonesia, Wawan dari Transparency International Indonesia, dan Maria Kresentia, Direktur SPAK Indonesia serta agen-agen SPAK Jakarta yang sudah lebih dahulu mengikuti pelatihan.  Peserta ToT ini cukup beragam dari sisi profesi maupun usia. Ada yang jauh-jauh datang dari Bontang, Samarinda dan Menado atas biaya sendiri. Mereka ada yang bekerja di Inspektorat dan juga Bea dan Cukai. Selain itu ada juga guru, mahasiswa, aktivis dan asesor. Meskipun cuaca tidak mendukung pada hari pertama, semangat peserta tetap tinggi, menunjukkan komitmen mereka dalam berpartisipasi dan belajar. Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran, dua permainan SPAK (SEMAI untuk siswa dan MAJO untuk dewasa umum), serta perangkat sosialisasi lain. Dalam lembar refleksi yang diisi peserta di akhir pelatihan, semua menyatakan pelatihan ini membuka mata mereka tentang betapa banyak perilaku koruptif di masyarakat bahkan mereka pun sering melakukan tanpa menyadari. Sebagai langkah awal para Agen SPAK baru ini bertekad untuk mengubah pola pikir selama ini yang cenderung membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, serta mulai menyebarkan nilai-nilai antikorupsi yang diperoleh dalam pelatihan pada lingkungan sekitar dengan menggunakan permainan SPAK.   Kehadiran 18 Agen perubahan ini sungguh suatu yang membahagiakan, karena mereka mendaftarkan diri secara suka rela dan berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat. Mereka memberikan harapan masih adanya orang-orang yang merindukan perubahan dan ingin melihat Indonesia bebas dari korupsi, walaupun harus melewati perjalanan panjang dan sepi.    Setelah mengikuti TOT, Agen SPAK bermain SEMAI bersama MahasiswiMengajak teman kantor bermain MAJO
Berita Event

SPAK INDONESIA DIUNDANG DALAM PENYERAHAN INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION EXCELLENCE AWARD (ACE AWARD) 2023 DI UZBEKISTAN

International Anti-corruption Excellence Award (ACE Award) 2023 diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan dan untuk pertama kalinya Rolacc (Rule of Law of Anti-corruption Committee) sebagai penyelenggara mengundang seluruh pemenang dari tahun-tahun sebelumnya. SPAK Indonesia sebagai pemenang tahun 2017 dari katagori Youth Creativity and Engagement turut diundang pula dalam acara yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 21 Desember 2023. Undangan ini merupakan suatu kesempatan bagi SPAK Indonesia untuk berbagi apa yang telah dicapai serta tantangan yang masih dihadapi setelah menerima penghargaan tersebut di tahun 2017. Acara ini juga merupakan kesempatan baik bagi seluruh peserta untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pegiat antikorupsi yang memiliki fokus yang sama. Setelah puncak acara yaitu penyerahan penghargaan bagi pemenang dari berbagai negara, digelar diskusi panel yang diikuti oleh para pemenang tahun 2023, serta para pemenang sebelumnya. Ada 5 panel dengan topik berbeda yang masing-masing dimoderatori oleh para ahli yang pernah menjadi juri di ACE Award, di antaranya dari UNODC, Jaksa dan Profesor pengajar di perguruan tinggi. Kelima topik panel tersebut adalah International Perspectives on Corruption, Central Asia Regional Initiatives on Countering Corruption, Youth Academia and Education, Uncovering the Truth behind Corruption, The Nexus between Academia and Innovation. SPAK menjadi pembicara dalam Panel 4 dengan tema “Uncovering the Truth behind Corruption” yang dimoderatori oleh Suzanne Culley-Haiden, mantan Jaksa Federal Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut Maria Kresentia yang mewakili SPAK Indonesia, mengangkat isu korupsi sebagai enabling factor dari kejahatan terhadap perempuan yang belum menjadi perhatian khusus pemerintah, sementara angka korban perempuan dan anak-anak tinggi. Kejahatan terhadap perempuan tersebut meliputi perkawinan anak, perdagangan orang dan sextortion. Isu ini merupakan salah satu fokus SPAK Indonesia, disamping pendidikan nilai-nilai antikorupsi. SPAK merasa perlu terus membangun narasi tentang keterkaitan antara korupsi dan terjadinya kejahatan terhadap perempuan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan melalui advokasi kebijakan dari tingkat regional hingga nasional. Diharapkan dengan mencegah praktek-praktek korupsi, kejahatan terhadap perempuan pun dapat dicegah dan lebih banyak perempuan dapat diselamatkan. Ini adalah salah satu wajah korupsi yang perlu ditunjukkan pada publik. Acara ini membuka kesempata bagi SPAK Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan para pemenang lain, baik dari tahun sebelumnya maupun dari tahun 2023 yang mempunyai ketertarikan yang sama terhadap isu-isu perempuan. Maka terbentuk lah group informal terdiri dari para pemenang dari Cyprus, Inggris, Amerika, Liberia dan Indonesia yang semuanya perempuan. Group ini mengajukan usul pada Rolacc sebagai penyelenggara ACE Award untuk membuat wadah khusus khusus isu Gender dan Korupsi, dan mendapat tanggapan positif dari pihak Rolacc. Wadah ini nantinya diharapkan dapat mendorong berbagai kegiatan terkait isu-isu korupsi dan perempuan, serta membuka jaringan dengan berbagai lembaga internasional.
Event
Ada 102,58 juta pemilih perempuan (50%) yang akan ikut menentukan masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Kamu salah satunya. Karena itu jadilah pemilih cerdas dalam Pemilu 2024. Jangan berpikir “apalah arti suara saya”, karena satu suara sangat berarti bagi masa depan IndonesiaPelajari rekam jejak calon, visi-misi dan program kerjanya. Hindari calon dengan latar belakang korupsi dan kejahatan terhadap perempuan, anak, difabel dan kelompok minoritas lain.Waspada Politik Uang. Jangan jual/tukar suara kamu dengan apa pun. Jual beli suara dapat terjadi sampai saat kamu akan memasuki bilik suara.Datang lebih awal ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mendapatkan penjelesan dan tata cara pemilihan. Ikuti tata cara pemilihan sesuai ketentuan dan jangan terpengaruh oleh usaha untuk mempengaruhi suara.Ikut serta dalam proses perhitungan suara dan tidak ragu untuk melaporkan dugaan pelanggaran pada pengawas pemilihan. BERGABUNGLAH DENGAN 102,58 JUTA PEMILIH PEREMPUAN LAIN DAN SEBARKANLAH KAMPANYE “SUARA PEREMPUPAN BERHARGA” DENGAN MEMBUAT TWIBON DAN UNGGAH DI SOSIAL MEDIA KAMU. TAG INSTAGRAM @spakindonesia dan @indonesiawomencoalition DAN FACEBOOK Koalisi Perempuan Indonesia Setnas.
Berita Event

SPAK BICARA DI SIDE EVENT ACWG G20 INDIA,26 MEI 2023

Forum Anti-corruption Working Group G20 India mengundang SPAK Indonesia untuk bicara dalam side event bertema “Gender and Corruption”, yang diselenggarakan tanggal 26 Mei 2023 di Hotel Westin Resort & Spa Uttarakhand, Rishikesh, India. Undangan yang datang mendadak ini semula meminta SPAK Indonesia mengirim video sepanjang 4 menit yang menjelaskan kegiatan SPAK dalam menggerakan perempuan ikut dalam pencegahan korupsi. Melalui email pada panitia, SPAK menjelaskan bahwa saat ini sedang mengembangkan fokus pada korupsi sebagai penyebab kejahatan terhadap perempuan. Balasan email tersebut, justru mengundang SPAK untuk hadir langsung dalam side event tersebut dan memaparkan apa saja yang telah dilakukan SPAK dalam pencegahan korupsi, termasuk korupsi yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan. Seluruh pembiayaan wakil dari SPAK Indonesia ditanggung oleh pemerintah India sebagai penyelenggara G20. Setelah melalui pengurusan visa yang cukup rumit, karena terbatasnya waktu, maka pada tanggal 24 Mei 2023, Maria Kresentia, sebagai direktur, bersama Judhi Kristantini sebagai co-founder berangkat ke Uttarakhand, India untuk mewakili SPAK Indonesia. Side Event yang berupa talkshow tersebut dibuka oleh Menteri Luar Negeri India, Ibu Meenakshi Lekhi dan diisi beberapa pembicara, yaitu Valentina M. Donini dari Open Government Partnership Multi-stake holder Forum, Itali, delegasi dari Afrika, Sonika Kanojia dan Rajni Rawat, perwakilan dari program pemberdayaan perempuan pemerintah India, Brigitte Strobel-Shaw, ketua bidang Corruption and Economic Crime UNODC serta Maria Kresentia, Direktur SPAK Indonesia. Menteri Luar Negeri India dalam sambutannya menjelaskan program pemerintah India dalam meningkatkan pemberdayaan pada perempuan, namun pelaksanaannya terhalang oknum-oknum korup yang membawa uang ke luar India yang seharusnya dapat mendanai kesehatan lebih banyak untuk perempuan dan keluarganya. Valentina M. Donini memaparkan bahwa perempuan menderita lebih banyak sebagai korban korupsi, diantaranya karena adanya sextortion yang sulit dibuktikan karena timbulnya victim blaming. Disamping itu, Donini juga mengatakan bahwa perempuan seringkali menjadi lebih defensif terhadap korupsi karena mereka ingin menekan akibat yang mereka rasakan. Sistem politik yang melibatkan lebih banyak perempuan akan dapat mengurangi korupsi. Karena itu strategi pencegahan korupsi perlu menekankan kesetaraan jender sebagai upaya memberi peluang lebih besar pada perempuan untuk ikut di dalamnya. Delegasi dari Afrika menyatakan setuju bahwa perempuan adalah pihak yang paling dirugikan oleh korupsi. Hal lain yang dikemukakannya adalah perlunya data tentang jumlah perempuan dibanding laki-laki yang melakukan korupsi serta jenis yang dilakukan masing-masing untuk dapat melakukan intervensi yang tepat.  Ia juga menjelaskan pentingnya memberikan pelatihan pada petugas pelayanan tentang pelayanan publik berbasis jender. Sonika Kanojia dan Rajni Rawat, yang mewakili perempuan India dalam program pemberdayaan perempuan yang digagas pemerintah India, menceritakan perjalanan mereka membangun UMKM yang mandiri dari nol hingga berhasil mempunyai beberapa karyawan. Mewakili SPAK Indonesia, Maria Kresentia menceritakan perjalanan SPAK sejak awal berdiri sebagai gerakan sosial hingga menjadi sebuah organisasi yang mendiri. Perjalanan SPAK adalah rangkaian cerita perempuan dari berbagai latar belakang dari 34 provinsi yang bergerak ikut dalam pencegahan korupsi menggunakan alat bantu berupa permainan dan telah melakukan berbagai perubahan di institusi masing-masing. Maria Kresentia juga menjelaskan bahwa saat ini SPAK meluaskan area fokusnya pada korupsi yang menimbulkan tindak kejahatan terhadap perempuan, seperti perkawinan anak dan perdagangan orang. Penelitian tentang korupsi dalam perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan SPAK Indonesia, saat ini telah menjadi materi advokasi untuk mendorong regulasi baru Tindak Pidana Perdaganan Orang yang memasukkan korupsi sebagai salah satu faktor yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Paparan Maria Kresentia menggambarkan, betapa apa yang telah dilakukan agen-agen SPAK merupakan tindakan pencegahan korupsi yang nyata dan berdampak. Seusai talkshow tersebut Ibu Meenakshi Lekhi selaku Menteri Luar Negeri India, memberi selamat pada SPAK Indonesia dan mengutarakan kekagumannya pada gerakan perempuan di Indonesia yang telah menunjukkan dampak nyata dalam pencegahan korupsi. Diundangnya SPAK Indonesia dalam side event ACWG G20 India ini membuktikan, bahwa apa yang dilakukan para agen SPAK dalam pencegahan korupsi telah diakui forum internasional dan dapat menjadi best practice bagi gerakan perampuan di negara lain.
Event

Membangun Budaya Antikorupsi sejak Dini melalui Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Ristek

Program Organisasi Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (POP Kemendikbud Ristek) merupakan kesempatan bagi SPAK Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di sekolah dengan menjadikan guru serta Kepala sekolah sebagai role model (contoh nyata) dalam kegiatan belajar-mengajar sehari-hari. SPAK merancang rangkaian aktivitas dalam bentuk penguatan kapasitas yang dilakukan secara daring. SPAK menyasar 15 guru dan kepala sekolah di Jakarta dan 15 guru serta kepala sekolah di Makassar dalam pelatihan POP. Adapun tujuan dari peningkatan kapasitas ini ialah membangun karakter guru dan kepala sekolah sebagai tenaga didik yang berperilaku antikorupsi, sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem sekolah yang antikorupsi. Selain itu, dalam pelatihan POP Kemendikbud Ristek ini SPAK Indonesia juga mengajarkan, cara belajar-mengajar alternatif yang interaktif dan kreatif bagi tenaga didik dalam rangka menghidupkan pendidikan nilai-nilai antikorupsi.  Pelaksanaan POP Kemendikbud Ristek oleh SPAK Indonesia memiliki tiga aktivitas yang meliputi sosialisasi kegiatan, kegiatan Training of Trainer (TOT), dan pasca TOT. Aktivitas pertama telah diadakan pada 12 Oktober 2021 melalui daring yang diikuti oleh guru-guru dari sekolah di Jakarta dan Makassar. Adapun sekolah-sekolah yang terlibat meliputi SDN Mampang 05 Jakarta Selatan, SDN Pancoran 01 Pagi Jakarta Selatan, SDN Menteng 01 Pagi Jakarta Pusat, SDN Menteng 03 Jakarta Pusat, SDS Santa Ursula Jakarta Pusat, SD INPRES Unggulan Toddopuli Kota Makassar, SD Negeri Bawakaraeng I Kota Makassar, SD Negeri Bara-Baraya 1, SD Unggulan BTN Pemda, dan SD Negeri Maricaya 2.  Aktivitas kedua ialah TOT daring bersama 15 tenaga didik dari sekolah dasar negeri di Jakarta pada 20-22 Oktober 2021 dan 27-29 Oktober 2021 bersama tenaga didik dari daerah intervensi Makassar. Dalam tiga hari kegiatan, para tenaga didik diberikan pemahaman tentang Membanung Budaya Antikorupsi, kemudian sesi refleksi, dan berlatih menjadi fasilitator belajar dengan menggunakan Game SPAK. Sebagai praktik langsung, para tenaga didik diberikan kesempatan untuk membuat video yang menggambarkan diri mereka sedang mengajarkan materi antikorupsi melalui permainan dari SPAK. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan hingga pengalaman bersama tentang materi pembelajaran dari kegiatan POP Kemendikbud Ristek. Di akhir sesi pelatihan, para guru memberikan refleksi berupa kesan-kesan yang didapatkan. Seperti menurut Ibu Siti Millatina Shrothi, seorang guru dari SDN Pela Mampang 05 Jakarta Selatan mengatakan, “POP SPAK memberikan banyak informasi dan pengetahuan baru mengenai nilai-nilai antikorupsi yang ternyata dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kami (para guru peserta TOT) berencana akan memainkan permainan-permainan ini di lain hari dan akan memperkenalkan permainan ini kepada peserta didik.” Kesan menarik lainnya datang dari Kepala SDS Santa Ursula, Bpk. Yohanes Mulyasunarna yang menuliskan, “Adanya simulasi tentang materi yang didapat selama workshop, bagus untuk mempertajam pemahaman materi yang didapat, dan ini menyenangkan.” Refleksi lain datang dari peserta TOT di Makassar. Bpk. Muh. Fahrul mengakui, “Alhamdulillah, saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan pelatihan POP SPAK Indonesia karena saya sebagai guru kelas bisa mendapatkan ilmu tentang korupsi, gratifikasi, ataupun suap yang sangat bermanfaat bagi saya yang masih kurang pemahamannya tentang korupsi dan lain-lain. Pemateri dan instruksi juga sangat baik dalam menjelaskan arahan kepada kami (guru-guru) tentang permainan yang disediakan oleh SPAK Indonesia. Tentunya, games ini akan diajarkan kepada siswa kami, agar mereka mempunyai pemahaman tentang korupsi dan lain-lain. Jujur saja, sebelum saya mengikuti pelatihan tentang korupsi, tanpa disadari pernah melakukan gratifikasi ataupun suap namun setelah mengikuti pelatihan ini, saya tidak akan pernah melakukan lagi dan lebih baik mengikuti prosedur yang ada dan lebih taat kepada aturan.”Tonton karya video-video memainkan Game SPAK sebagai bentuk peran serta membangun generasi berkarakter dan antikorupsi dari tenaga didik peserta POP Kemendikbud Ristek oleh SPAK Indonesia di sini. Referensi Gambar: Program Organisasi Penggerak, Kembdikbud Ristek
Event

Dari GPP ke POP Membangun Karakter Guru, Menguatkan Peradaban Bangsa

GPP adalah Guru Pembangun Peradaban POP adalah Program Organisasi Penggerak Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) telah membuktikan bahwa menanamkan keyakinan akan nilai-nilai antikorupsi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan dalam rangka pencegahan korupsi.1 Fakta memprihatinkan tentang merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari angka 35 menjadi 40 di tahun 2020 menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu dibarengi upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi agar terjadi perubahan berkelanjutan demi generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi.   Dalam hal ini sekolah menjadi lembaga yang memiliki peran besar, setelah keluarga. SPAK memulai gerakan Guru Pembangun Peradaban (GPP) yang diluncurkan pada 5 Desember 2019. Program tersebut dapat terwujud berkat hasil kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan sektor bisnis swasta. GPP juga bermula dari keputusan Wali Kota Surabaya saat itu ialah Ibu Tri Rismaharini, untuk memberlakukan kurikulum antikorupsi di Kota Surabaya. Hal itu mendorong SPAK memberikan usulan untuk mengawali pelaksanaan keputusan itu dengan membentuk guru-guru dan kepala sekolah antikorupsi agar menjadi role model antikorupsi bagi para siswa dan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Para guru dan kepala sekolah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya ekosistem antikorupsi di sekolah masing-masing. GPP disambut baik oleh Ibu Risma dan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. SPAK menindalanjuti dengan menyusun program pelatihan yang direncanakan untuk 1.000 guru dan kepala sekolah. Akibat hadirnya pandemi Covid 19 pelatihan tersebut terhenti sampai 350 guru dan kepala sekolah. Tiga bulan setelah pelatihan, para guru dan kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan GPP, mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Para guru dan kepala sekolah juga mengajarkan pendidikan antikorupsi dengan menggunakan permainan yang dibuat oleh SPAK sebagai alat bantu belajar. SPAK mencatat evaluasi dari 350 guru dan kepala sekolah hingga mendapati terjadinya perubahan, baik di tataran individu maupun murid. Seperti halnya, para guru menolak untuk mendapatkan hadiah dari wali murid dengan penuh kesadaran dan hadir mengajar tepat waktu. Sedangkan pada tataran murid, para guru memberikan informasi bahwa murid di sekolah sudah sadar untuk mengantri ketika masuk kelas maupun jajan di kantin, tidak mencontek, maupun tidak melakukan perundungan terhadap sesama.2  Pengalaman SPAK dalam lingkup pencegahan, terlebih lagi kepada tenaga didik, menjadikan SPAK ingin terus melanjutkannya di daerah lain di Indonesia. Program Organisasi Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (POP Kemendikbud Ristek) menjadi kesempatan untuk dapat melakukan hal tersebut. POP menjadi perpanjangan tangan SPAK untuk dapat berinteraksi secara langsung bersama guru-guru dan kepala sekolah dalam melakukan pencegahan korupsi di sekolah. Sehingga seluruh lapisan masyarakat yang ada di rumah maupun sekolah dapat mendidik anak-anak untuk memiliki nilai integritas di dalam kehidupan sehari-hari.  Pelatihan guru dan kepala sekolah bersama POP Kemendikbud Ristek saat ini diberikan pada 5 sekolah di Jakarta dan 5 sekolah di Kota Makassar. Program monitoring terhadap para peserta ini masih terus berlangsung juga dengan mengadakan pendampingan bersama para Agen SPAK di wilayah terkait. 1 Sarah Dyer, SPAK Evaluation 2016/2017, dapat di akses di 2 Laporan Kegiatan GPP Surabaya. SPAK Indonesia. 2020. Referensi Gambar: Program Organisasi Penggerak, Kembdikbud Ristek
Membangun Karakter Guru Memperkuat Karakter Bangsa Program Organisasi Penggerak SPAK Indonesia
Berita Event

Membangun Karakter Guru, Memperkuat Karakter Bangsa

SPAK Indonesia baru saja menyelesaikan rangkaian kegiatan Workshop Program Organisasi Penggerak yang bertajuk “Membangun Karakter Guru, Memperkuat Karakter Bangsa” dengan dukungan dari Kemendikbudristek. Kegiatan yang diikuti oleh 5 sekolah di area Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan dan 5 sekolah di area Kota Makassar berlangsung selama 3 hari di setiap minggunya. Selain memperkenalkan materi seputar tindakan korupsi dan nilai-nilai antikorupsi, para kepala sekolah dan guru dari tiap sekolah juga berkesempatan untuk memainkan langsung games SPAK, serta berlatih menjadi fasilitator game SPAK atau “nyepak” bersama dengan agen-agen SPAK Jakarta dan Makassar. Melalui workshop ini diharapkan Kepala sekolah dan Guru dapat memahami bahwa ranah korupsi bukan hanya mengenai keuangan negara, melainkan juga bingkisan-bingkisan yang secara tidak sadar menyandera objektifitas dan profesionalitas individu manapun, termasuk guru. Agenda lanjutan dari workshop ini adalah para Kepala sekolah dan guru dapat lebih menghidupi nilai-nilai anti korupsi, sehingga dapat memperkuat peradaban bangsa di masa depan. Nantinya, peserta workshop akan menjadi fasilitator ketika “nyepak” di lingkungan kelas maupun di komunitasnya masing-masing sambil mengedukasi nilai-nilai antikorupsi.
Demokreasi Perempuan Agen Perubahan KHub Webinar Vol 1
Berita Event

Demokreasi: Perempuan Agen Perubahan

Tidak sebatas sebuah bentuk sistem pemerintahan, tetapi juga sebagai sebuah konsep, demokrasi mengedepankan keterlibatan atau partisipasi aktif rakyat dalam proses membuat dan memutuskan kebijakan. Pendekatan secara inklusif perlu dihadirkan untuk menjamin keterwakilan suara rakyat secara adil dan setara. Agar tercipta pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain dapat memberikan perspektif baru dan perubahan di dalam setiap sektor pemerintahan. Hal inilah yang agen-agen SPAK coba hadirkan melalui berbagai inisiatif kegiatan dan program yang menanamkan nilai antikorupsi, baik di komunitas masing-masing maupun di ranah profesi.  Sepotong cerita perubahan datang dari sisi Indonesia bagian tengah. Tergabung dalam sektor pemerintahan, Andi Wahyuli dipercaya menjabat sebagai Kepala Desa (KaDes) Malari, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Walaupun kini beliau mengemban amanat sebagai pejabat publik, Andi bangga menyandang status agen SPAK. Ia bertekad mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi yang telah didapatkan melalui pelatihan bersama agen-agen SPAK Sulsel lainnya ke dalam aktivitas dan tanggung jawabnya memimpin Desa Malari. Dalam pelaksanaan program-program pembangunan desa dan pemberdayaan perempuan di Desa Malari, Andi memandang pentingnya transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik untuk meningkatkan empati dan partisipasi masyarakat dalam implementasi kegiatan. Oleh karena itu, Andi kemudian menginisiasi suatu program Desa Jujur dengan membiasakan untuk memajang dana desa di depan kantor Kepala Desa sebagai bentuk transparansi kepada warga.  Tak berhenti sampai di situ, Andi memperluas cakupan program yang mengintegrasi nilai-nilai integritas dengan menyentuh isu perkawinan anak yang masih marak terjadi di Desa Malari. Andi lalu menghadirkan inisiatif baru yakni pemberian denda kepada warga yang melakukan perkawinan anak dan termasuk di dalamnya tindakan korupsi melalui Peraturan Desa.  Gaung dampak dari upaya-upaya Andi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel terdengar jauh hingga istana. Sikap integritasnya membawa Andi Wahyuli bersama Kepala Desa terpilih lainnya di Indonesia untuk menerima penghargaan Presiden. Kini di sela-sela kesibukannya sebagai KaDes, Andi kerap diundang sebagai narasumber dalam kegiatan regional dan nasional untuk membagikan pengalamannya mengelola desa dan menciptakan kebijakan yang transparan dan akuntabel. Cerita lainnya datagn dari Kepala Desa Kalepu, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat bersama perempuan yang akrab disapa dengan Upe atau Indo Upe. Ia menjadi kepala desa perempuan pertama di Desa Kalepu yang bersemangat untuk menjalankan program-program tentang perempuan dan anak. Setelah dilantik menjadi KaDes, Indo Upe melakukan langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan desanya seperti sarana transportasi yang jauh dari berbagai layanan publik bagi warganya. Dilansir dari halopacitan.com, Indo Upe mengatakan, “Saya langsung menyediakan mobil ambulans, karena akses layanan kesehatan sangat jauh. Harus melalui Kab. Mamuju Tengah untuk sampai ke puskesmas.” Indo Upe sangat menunjukkan keberpihakannya kepada perempuan dan anak serta memastikan kelompok rentan untuk dapat turut andil dalam perencanaan untuk anggaran desa. Seharusnya, memang tidak ada hambatan untuk siapapun saat ingin berpartisipasi dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut ditunjukkan dari sikap tegas pejabat publik dari kalangan transpuan pertama di Indonesia, Mayora Victoria. Ia telah merancang sejumlah kebijakan untuk pemberdayaan kelompok marjinal di Desa Habi, Kab. Sikka, Nusa Tenggara Timur. Setelah terpilih menjadi bagian dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Mayora Victoria langsung bertindak cepat untuk memberikan dana bantuan kepada 105 keluarga di desanya yang terdampak pandemi. Ia mengelolanya secara transparan melalui buku daftar terobosan kebijakan.   Cerita-cerita perubahan yang diciptakan Agen SPAK pun tidak hanya menjadi rekam jejak untuk Gerakan SPAK itu sendiri, melainkan juga mengonfirmasi bahwa perempuan bisa memiliki peran dalam pemberantasan korupsi melalui kontribusinya dalam posisi kepemimpinan pada sektor administrasi publik. Begitu juga dengan lapisan peran perempuan di ranah sosial yang sama sekali tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk meninggalkan peran serta suaranya dalam sistem pemerintahan.  Sebagai upaya untuk memperluas dan memperkuat gerakan antikorupsi, SPAK, KPK, dan AIPJ2 (program Kemitraan Indonesia Australia untuk penegakan hukum dan keadilan) memandang pentingnya membicarakan inklusivitas di dalam gerakan antikorupsi melalui berbagai platform. KHub menjadi salah satu fasilitas dari AIPJ2 yang dimaksimalkan oleh SPAK Indonesia bekerjasama dengan KPK untuk mengonsolidasikan semangat antikorupsi. Ikuti diskusinya di Webinar KHub Vol. 1 Demokreasi: Perempuan Agen Perubahan pada hari Selasa, 5 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB/15.00 WITA/16.00 WIT langsung dari Zoom dan YouTube SPAK Indonesia. Daftarkan dirimu sekarang melalui tautan berikut ini: bit.ly/DaftarWebinarKHubVol1. Referensi: https://halopacitan.com/read/kisah-kepala-desa-perempuan-wujudkan-desa-ramah-perempuan-dan-peduli-anak https://regional.kompas.com/read/2020/08/04/13010031/saat-transpuan-menjadi-pejabat-publik-di-sikka-bunda-mayora–berkatilah?page=all