Berita Event

Menyambut Pilkada 2024: Bersama Mencegah Politik Uang

Makassar, 21 Juni 2024- Diskusi seri keempat yang diselenggarakan oleh SPAK Indoneia dengan dukungan International Foundation for Electoral System (IFES) dan South East Asia Nations for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) diselenggarakan secara hibrid pada tanggal 22 Juni 2024. Tema tentang politik uang dipilih karena merupakah masalah yang krusial menjelang Pilkada 2024 bulan November nanti. Acara yang berlangsung di Plazgozz Pettarani, Makassar, ini dihadiri oleh beberapa pembicara, antara lain Muhammad Haikal (Sekretaris DPW PKB Sulawesi Selatan), Hasruddin Husain (Komisioner KPU Sulsel Divisi Sosdiklih & Parmas), dan Andi Yudha Yunus (Tim Riset Partisipasi Pemilih, Dewan Penasehat ICJ Makassar) serta beberapa kelompok perempuan yang hadir secara luring. Hadir secara daring anggota-anggota organisasi masyarakat sipil., orgnisasi/komunitas perempuan, akademisi dan masyarakat umum. Dalam sambutannya, para pembicara menekankan pentingnya mengenali bentuk-bentuk politik uang yang mungkin terjadi dalam Pilkada 2024 berdasarkan pengalaman sebelumnya. Selain itu, mereka mendorong masyarakat, khususnya kelompok perempuan, serta seluruh institusi yang berkepentingan dengan Pilkada 2024, untuk membangun kekuatan bersama dalam menolak politik uang. Dalam diskusi tersebut, kelompok perempuan mengajukan berbagai isu penting. Mereka menyoroti perlunya pendidikan politik sejak dini untuk membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap pentingnya partisipasi politik yang bersih dan adil. Mereka juga menyoroti kasus pemilih yang mencoblos di dua tempat berbeda dan pemberian hadiah seperti umroh dan sembako tanpa adanya tanggapan dari pihak berwenang. Banyak kasus politik uang yang dilaporkan tidak ditindaklanjuti dengan serius, mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan pemilu. Selain itu, model politik uang berubah dan semakin sulit diidentifikasi, dengan pemberian uang transport saat kampanye yang kini berubah menjadi uang tunai. Prediksi beberapa orang yang mengatakan, bahwa Pilkada 2024 akan menjadi pilkada yang brutal, disetujui oleh peserta, jika berkaca dari penyelenggaraan Pemilu bulan Februari 2024 lalu. Akademisi peserta diskusi mengatakan UU Pilkada terlalu banyak memberi celah bagi politik uang dan karenanya perlu direvisi. Perwakilan partai politik dan KPU sepakat bahwa mencegah politik uang harus melibatkan seluruh pihak untuk membangun komitmen kolektif. Melalui diskusi ini, diharapkan masyarakat, khususnya kelompok perempuan, dapat lebih berperan aktif dalam menolak politik uang dan menjaga integritas demokrasi dalam Pilkada 2024.
Posted by SPAK Redaksi
Berita Event

SERI DISKUSI ANGGOTA LEGISLATIF 2024 – 2029 DAN KELOMPOKPEREMPUAN

Seri 3 : Diskusi daring “Perempuan dan civic space: Peran Legislatif bagi Perlindungan dan perluasannya SPAK Indonesia dengan dukungan IFES dan SEATAG kembali menggelar diskusi daring pada Kamis, 13 Juni 2024 dengantujuan memberikan kesempatan bagi anggota legislatif terpilih dan kelompok perempuan untuk berdialog dalam upaya memperkuat ruang gerak masyarakat sipil (civic space) guna pemenuhan hak asasi manusia dalam pembangunan demokrasi. Diskusi ini juga berupaya mewujudkan partisipasi kelompok perempuan dalam mengawal program kerja anggota legislatif terpilih periode 2024-2029, sehingga menghasilkan solusi yang sensitif gender terhadap isu-isu perempuan. Isu-isu yang diajukan kelompok perempuan dalam diskusi ini mencakup berbagai masalah yang dihadapi perempuan saat menyuarakan haknya. Perempuan sering menjadi korban kriminalisasi atau intimidasi, dan meskipun UU TPKS telah disahkan, hal ini belum menjamin keamanan perempuan. Selain itu, korban kekerasan kerap dikenakan UU ITE ketika melaporkan kekerasan yang mereka alami, disertai tekanan terhadap kehidupan pribadi mereka. Media daring yang memberitakan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, terutama yang melibatkan pejabat publik, seringkali menghadapi gugatan besar sementara mereka memiliki keterbatasan dana untuk perlindungan hukum. Kelompok perempuan juga berharap legislator laki-laki  mau membuka diri dan bekerja sama dengan legislator perempuan untuk mencari solusi sensitif gender terhadap masalah-masalah yang dihadapi perempuan. Mengingat perempuan adalah 50% dari jumlah pemilih, legislator perlu memastikan suara perempuan terwakili dalam proses legislasi dan perumusan kebijakan. Kanal pengaduan korban juga harus terjamin keamanannya agar korban tidak mengalami tekanan dan pembungkaman saat melapor. Menanggapi masukan dari peserta diskusi, menurut anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 semua pihak perlu terlibat dalam menyuarakan ruang sipil yang aman bagi perempuan. Legislatif  akan berupaya mendorong kebijakan publik berbasis data agar tidak terpengaruh kepentingan politik. Untuk menghasilkan kebijakan yang solutif, perumusannya  seharusnya lintas sektor dan tidak terkotak-kotak dalam komisi DPR. Anggota legislatif perempuan bisa menyusun program bersama terkait isu-isu perempuan, karenanya  diperlukan gerakan seperti kaukus perempuan parlemen, yang lintas partai dan komisi. Anggota legislatif juga mengakui bahwa mereka harus membuka diri melalui media yang ada, termasuk media sosial, untuk mendapatkan umpan balik masyarakat. Forum diskusi antara jaringan masyarakat sipil dengan anggota legislatif juga perlu lebih sering diadakan.Dalam diskusi ini, anggota DPR perempuan yang menjadi salah satu nara sumber menyatakan apresiasinya terhadap adanya upaya mempertemukan mereka dengan masyarakat khususnya perempuan secara langsung dan berharap kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan secara rutin dengan topik bahasan yang berbeda serta mengundang lebih banyak anggota DPR lain
Posted by SPAK Redaksi
Berita Event

SERI DISKUSI ANGGOTA LEGISLATIF 2024 – 2029 DAN KELOMPOKPEREMPUAN

Seri 2:DiskusiLuring“Korupsi Dan Kejahatan Terhadap Perempuan: Memastikan Komitmen  Anggota Legislatif 2024-2029 Untuk Memberi Solusi Yang Berpihak Pada Perempuan” Korupsi di Indonesia masih menjadi permasalahan mendasar yang terjadi di berbagai sektor. Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta demi kepentingan diri sendiri. Korupsi membatasi akses perempuan ke sumber daya publik, informasi, dan pengambilan keputusan, sehingga memperkuat diskriminasi sosial, budaya, dan politik. Dampak korupsi terhadap perempuan kerap kali memperburuk posisi mereka dalam masyarakat, menghilangkan hak-hak dasar untuk hidup dan mempertahankan hidup. Korupsi juga sering kali menjadi pintu masuk untuk kejahatan lain, seperti perkawinan anak, perdagangan orang, dan sekstorsi. Dalam kasus perkawinan anak dan perdagangan orang, dokumen identitas sering dipalsukan dengan menyuap petugas. Studi oleh SPAK Indonesia di Makassar, Bulukumba, dan Pare-pare pada tahun 2021 menemukan bahwa para korban sering dipindahkan ke wilayah lain melalui jalur ilegal dengan biaya tertentu. Pada Jumat, 17 Mei 2024, SPAK Indonesia menyelenggarakan diskusi kedua dari seri diskusi anggota legislatif 2024-2029 dengan kelompok perempuan didukung oleh International Foundation of Electoral System (IFES) dan South East Asian Nations for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG) yang membahas isu-isu krusial terkait korupsi dan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Diskusi yang diadakan melalui  Zoom ini  menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Komisioner KomNas Perempuan Alimatul Qibtiyah, Anggota DPR RI 2024-2029 Rieke D. Pitaloka, dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 2024-2029 M. Irfan AB. Diskusi ini dimoderatori oleh Ema Husain dan diikuti oleh peserta dari kelompok perempuan. Dalam diskusi tersebut, berbagai isu yang diajukan oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan,  diantaranya kurangnya kolaborasi antara stakeholder, lemahnya pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi UU pemberantasan korupsi, serta perlunya evaluasi dan koordinasi antara satgas antikorupsi dan satgas pencegahan kekerasan seksual di kampus. Rieke D Pitaloka, anggota DPR RI terpilih menekankan pentingnya memiliki data yang akurat dan terintegrasi dari berbagai desa dan kelurahan untuk mengetahui bentuk-bentuk korupsi serta jumlah aktual dari kejahatan terhadap perempuan, termasuk pelaku dan korban TPPO. Menurut Rieke, kekurangakuratan data yang ada menyebabkan banyak masalah sosial tidak ditangani dengan maksimal.   Andi Irfan AB, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menekankan  perlunya  peningkatan kapasitas dan pelatihan antikorupsi untuk para anggota legislatif, dan adanya ruang-ruang kolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam merespon kekerasan terhadap perempuan.  Diskusi ini dihadiri oleh berbagai anggota organisasi masyarakat termasuk juga kelompok-kelompok perempuan dari berbagai daerah.
Posted by SPAK Redaksi
Berita Event

SERI DISKUSI ANGGOTA LEGISLATIF 2024 – 2029 DAN KELOMPOK PEREMPUAN

Seri 1 : Diskusi Luring “Memastikan Layanan Pendidikan dan Kesehatan yang Setara bagi Perempuan. Perempuan mewakili 50% dari total pemilih di Indonesia, mereka memainkan peran krusial dalam demokrasi. Selama kampanye, perempuan menjadi target utama para kandidat. Penting bagi perempuan untuk menjadi pemilih cerdas yang memilih berdasarkan program kerja kandidat, bukan politik uang, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. SPAK Indonesia, melalui kampanye “Suara Perempuan Berharga” menjelang Pemilu 2024, telah membekali pemilih perempuan dengan pengetahuan yang diperlukan. Saat ini langkah berikutnya adalah mengajak perempuan mengawal para kandidat terpilih agar mereka tetap berkomitmen pada kebutuhan perempuan. Forum yang mempertemukan kandidat terpilih dengan pemilih perempuan sangat diperlukan. Di sini, kandidat dapat mempertegas program kerja mereka dan menerima masukan serta kritikan. Forum ini penting untuk memastikan transparansi program kerja legislatif sehingga harapan perempuan akan layanan publik yang setara dapat terwujud. Pada tanggal 23 April 2024, SPAK Indonesia mengadakan diskusi penting mengenai layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan. Acara ini mendapat dukungan dari International Foundation for Electoral Systems (IFES) melalui South East Asian Network for Transparent and Accountable Governance (SEANTAG). Diskusi ini diselenggarakan dalam format hybrid, menggabungkan sesi daring dan luring, dan bertujuan untuk memastikan bahwa isu-isu penting yang dihadapi perempuan mendapatkan perhatian dari wakil-wakil terpilih di badan legislatif. Forum diskusi daring pertama ini berlangsung di Makassar, mempertemukan anggota DPRD terpilih yaitu Ir. Andi Muhammad Irfan AB, drg. A. Rachmatika Dewi, dan Hj. Umiyati, S.Kom, dengan para pegiat isu perempuan dari berbagai organisasi masyarakat setempat. Forum ini merupakan wujud partisipasi perempuan dalam mengawal kerja para anggota legislatif terpilih dan memastikan bahwa janji-janji kampanye mereka terpenuhi. Dalam diskusi tersebut,  kelompok perempuan mengajukan isu-isu perempuan yang kritis  pada para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Dalam layanan kesehatan ditemukan bahwa rumah sakit sering kali menolak menangani korban kekerasan yang menggunakan BPJS, serta perempuan miskin yang akan melahirkan tanpa KIS dan BPJS. Hal ini menunjukkan bahwa layanan kesehatan yang ada belum memperhatikan kebutuhan perempuan, terutama perempuan miskin. Selain itu, kurangnya sosialisasi tentang kesehatan reproduksi untuk anak-anak perempuan remaja juga menjadi sorotan penting. Di bidang pendidikan, sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi tidak sesuai diterapkan di daerah-daerah dan menimbulkan masalah. Hal ini mengakibatkan makin sempitnya kesempatan anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan yang rendah memicu munculnya lingkaran kemiskinan, sehingga berimbas pada meningkatkan kasus pernikahan usia anak. Lebih parah lagi, tidak ada data spesifik mengenai anak perempuan yang putus sekolah, sehingga upaya pencegahan terhadap perkawinan anak dan perdagangan orang sebagai akibat dari rendahnya pendidikan, tidak dapat dilakukan secara efektif. Menanggapi isu-isu tersebut, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar terpilih periode 2024-2029 memberikan beberapa tanggapan dan usulan solusi. Mereka menyarankan pembentukan crisis center untuk menampung aduan sekaligus jalan keluar terkait masalah-masaslah perempuan. Selain itu, mereka berkomitmen untuk mengupayakan adanya satu rumah sakit di tingkat provinsi yang beroperasi 24 jam dan menerima perempuan tanpa memerlukan BPJS atau KIS. Mereka juga akan meninjau kembali kebijakan Jamsostek untuk melihat kemungkinan menanggung kasus kekerasan atau korban kekerasan. Untuk isu pendidikan, para anggota DPRD akan mengupayakan kuota khusus bagi anak perempuan sebagai bentuk afirmasi pada pentingnya pendidikan bagi anak-anak perempuan.Mereka juga berencana berkolaborasi dengan LSM untuk mendorong peraturan daerah (Perda) terkait kesehatan perempuan. Diskusi ini menunjukkan betapa pentingnya partisipasi aktif perempuan dalam proses legislatif, terutama mengingat bahwa pemilih perempuan berjumlah 50% dari total pemilih di Indonesia. Dengan memastikan bahwa wakil terpilih memahami dan memperjuangkan kebutuhan serta masalah-masalah yang dihadapi perempuan, diharapkan layanan pendidikan dan kesehatan yang setara bagi perempuan dapat segera terwujud.
Posted by SPAK Redaksi
Berita Event

Delapan Belas Agen SPAK Baru Siap Sebarkan Semangat Antikorupsi

SPAK Indonesia baru saja menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (ToT) dari tanggal 29 Februari sampai dengan 1 Maret 2024. Kegiatan ini bertujuan menambah jumlah Agen untuk memperkuat SPAK Indonesia agar dapat terus menyebarkan nilai-nilai antikorupsi dalam masyarakat.  Dalam pelatihan selama 2,5 hari, para peserta mendapatkan pemahaman mendalam tentang delik-delik korupsi, melakukan refleksi terkait perilaku koruptif sehari-hari, mengenal berbagai permainan SPAK, serta belajar menjadi fasilitator permainan SPAK. Pelatihan juga melibatkan simulasi untuk mempraktikkan pemahaman yang diperoleh dalam berbagai situasi kehidupan.  Para peserta yang lulus pelatihan akan menjadi agen SPAK dan siap terjun ke masyarakat untuk menyebarkan semangat antikorupsi. Mereka telah dilatih oleh narasumber berkompeten, antara lain Ganjar L Bonaprapta, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Judhi Kristantini, Pendiri SPAK dan Penasihat SPAK Indonesia, Wawan dari Transparency International Indonesia, dan Maria Kresentia, Direktur SPAK Indonesia serta agen-agen SPAK Jakarta yang sudah lebih dahulu mengikuti pelatihan.  Peserta ToT ini cukup beragam dari sisi profesi maupun usia. Ada yang jauh-jauh datang dari Bontang, Samarinda dan Menado atas biaya sendiri. Mereka ada yang bekerja di Inspektorat dan juga Bea dan Cukai. Selain itu ada juga guru, mahasiswa, aktivis dan asesor. Meskipun cuaca tidak mendukung pada hari pertama, semangat peserta tetap tinggi, menunjukkan komitmen mereka dalam berpartisipasi dan belajar. Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan pelatihan akan mendapatkan sertifikat kehadiran, dua permainan SPAK (SEMAI untuk siswa dan MAJO untuk dewasa umum), serta perangkat sosialisasi lain. Dalam lembar refleksi yang diisi peserta di akhir pelatihan, semua menyatakan pelatihan ini membuka mata mereka tentang betapa banyak perilaku koruptif di masyarakat bahkan mereka pun sering melakukan tanpa menyadari. Sebagai langkah awal para Agen SPAK baru ini bertekad untuk mengubah pola pikir selama ini yang cenderung membenarkan kebiasaan-kebiasaan yang salah, serta mulai menyebarkan nilai-nilai antikorupsi yang diperoleh dalam pelatihan pada lingkungan sekitar dengan menggunakan permainan SPAK.   Kehadiran 18 Agen perubahan ini sungguh suatu yang membahagiakan, karena mereka mendaftarkan diri secara suka rela dan berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai antikorupsi di masyarakat. Mereka memberikan harapan masih adanya orang-orang yang merindukan perubahan dan ingin melihat Indonesia bebas dari korupsi, walaupun harus melewati perjalanan panjang dan sepi.    Setelah mengikuti TOT, Agen SPAK bermain SEMAI bersama MahasiswiMengajak teman kantor bermain MAJO
Posted by SPAK Redaksi
Berita Event

SPAK INDONESIA DIUNDANG DALAM PENYERAHAN INTERNATIONAL ANTI-CORRUPTION EXCELLENCE AWARD (ACE AWARD) 2023 DI UZBEKISTAN

International Anti-corruption Excellence Award (ACE Award) 2023 diselenggarakan di Tashkent, Uzbekistan dan untuk pertama kalinya Rolacc (Rule of Law of Anti-corruption Committee) sebagai penyelenggara mengundang seluruh pemenang dari tahun-tahun sebelumnya. SPAK Indonesia sebagai pemenang tahun 2017 dari katagori Youth Creativity and Engagement turut diundang pula dalam acara yang berlangsung dari tanggal 18 sampai dengan 21 Desember 2023. Undangan ini merupakan suatu kesempatan bagi SPAK Indonesia untuk berbagi apa yang telah dicapai serta tantangan yang masih dihadapi setelah menerima penghargaan tersebut di tahun 2017. Acara ini juga merupakan kesempatan baik bagi seluruh peserta untuk menjalin kolaborasi dengan berbagai pegiat antikorupsi yang memiliki fokus yang sama. Setelah puncak acara yaitu penyerahan penghargaan bagi pemenang dari berbagai negara, digelar diskusi panel yang diikuti oleh para pemenang tahun 2023, serta para pemenang sebelumnya. Ada 5 panel dengan topik berbeda yang masing-masing dimoderatori oleh para ahli yang pernah menjadi juri di ACE Award, di antaranya dari UNODC, Jaksa dan Profesor pengajar di perguruan tinggi. Kelima topik panel tersebut adalah International Perspectives on Corruption, Central Asia Regional Initiatives on Countering Corruption, Youth Academia and Education, Uncovering the Truth behind Corruption, The Nexus between Academia and Innovation. SPAK menjadi pembicara dalam Panel 4 dengan tema “Uncovering the Truth behind Corruption” yang dimoderatori oleh Suzanne Culley-Haiden, mantan Jaksa Federal Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut Maria Kresentia yang mewakili SPAK Indonesia, mengangkat isu korupsi sebagai enabling factor dari kejahatan terhadap perempuan yang belum menjadi perhatian khusus pemerintah, sementara angka korban perempuan dan anak-anak tinggi. Kejahatan terhadap perempuan tersebut meliputi perkawinan anak, perdagangan orang dan sextortion. Isu ini merupakan salah satu fokus SPAK Indonesia, disamping pendidikan nilai-nilai antikorupsi. SPAK merasa perlu terus membangun narasi tentang keterkaitan antara korupsi dan terjadinya kejahatan terhadap perempuan untuk mendorong upaya-upaya pencegahan melalui advokasi kebijakan dari tingkat regional hingga nasional. Diharapkan dengan mencegah praktek-praktek korupsi, kejahatan terhadap perempuan pun dapat dicegah dan lebih banyak perempuan dapat diselamatkan. Ini adalah salah satu wajah korupsi yang perlu ditunjukkan pada publik. Acara ini membuka kesempata bagi SPAK Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan para pemenang lain, baik dari tahun sebelumnya maupun dari tahun 2023 yang mempunyai ketertarikan yang sama terhadap isu-isu perempuan. Maka terbentuk lah group informal terdiri dari para pemenang dari Cyprus, Inggris, Amerika, Liberia dan Indonesia yang semuanya perempuan. Group ini mengajukan usul pada Rolacc sebagai penyelenggara ACE Award untuk membuat wadah khusus khusus isu Gender dan Korupsi, dan mendapat tanggapan positif dari pihak Rolacc. Wadah ini nantinya diharapkan dapat mendorong berbagai kegiatan terkait isu-isu korupsi dan perempuan, serta membuka jaringan dengan berbagai lembaga internasional.
Posted by SPAK Redaksi
Event
Ada 102,58 juta pemilih perempuan (50%) yang akan ikut menentukan masa depan Indonesia 5 tahun mendatang. Kamu salah satunya. Karena itu jadilah pemilih cerdas dalam Pemilu 2024. Jangan berpikir “apalah arti suara saya”, karena satu suara sangat berarti bagi masa depan IndonesiaPelajari rekam jejak calon, visi-misi dan program kerjanya. Hindari calon dengan latar belakang korupsi dan kejahatan terhadap perempuan, anak, difabel dan kelompok minoritas lain.Waspada Politik Uang. Jangan jual/tukar suara kamu dengan apa pun. Jual beli suara dapat terjadi sampai saat kamu akan memasuki bilik suara.Datang lebih awal ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk mendapatkan penjelesan dan tata cara pemilihan. Ikuti tata cara pemilihan sesuai ketentuan dan jangan terpengaruh oleh usaha untuk mempengaruhi suara.Ikut serta dalam proses perhitungan suara dan tidak ragu untuk melaporkan dugaan pelanggaran pada pengawas pemilihan. BERGABUNGLAH DENGAN 102,58 JUTA PEMILIH PEREMPUAN LAIN DAN SEBARKANLAH KAMPANYE “SUARA PEREMPUPAN BERHARGA” DENGAN MEMBUAT TWIBON DAN UNGGAH DI SOSIAL MEDIA KAMU. TAG INSTAGRAM @spakindonesia dan @indonesiawomencoalition DAN FACEBOOK Koalisi Perempuan Indonesia Setnas.
Posted by SPAK Redaksi
Berita Event

SPAK BICARA DI SIDE EVENT ACWG G20 INDIA,26 MEI 2023

Forum Anti-corruption Working Group G20 India mengundang SPAK Indonesia untuk bicara dalam side event bertema “Gender and Corruption”, yang diselenggarakan tanggal 26 Mei 2023 di Hotel Westin Resort & Spa Uttarakhand, Rishikesh, India. Undangan yang datang mendadak ini semula meminta SPAK Indonesia mengirim video sepanjang 4 menit yang menjelaskan kegiatan SPAK dalam menggerakan perempuan ikut dalam pencegahan korupsi. Melalui email pada panitia, SPAK menjelaskan bahwa saat ini sedang mengembangkan fokus pada korupsi sebagai penyebab kejahatan terhadap perempuan. Balasan email tersebut, justru mengundang SPAK untuk hadir langsung dalam side event tersebut dan memaparkan apa saja yang telah dilakukan SPAK dalam pencegahan korupsi, termasuk korupsi yang berdampak pada kekerasan terhadap perempuan. Seluruh pembiayaan wakil dari SPAK Indonesia ditanggung oleh pemerintah India sebagai penyelenggara G20. Setelah melalui pengurusan visa yang cukup rumit, karena terbatasnya waktu, maka pada tanggal 24 Mei 2023, Maria Kresentia, sebagai direktur, bersama Judhi Kristantini sebagai co-founder berangkat ke Uttarakhand, India untuk mewakili SPAK Indonesia. Side Event yang berupa talkshow tersebut dibuka oleh Menteri Luar Negeri India, Ibu Meenakshi Lekhi dan diisi beberapa pembicara, yaitu Valentina M. Donini dari Open Government Partnership Multi-stake holder Forum, Itali, delegasi dari Afrika, Sonika Kanojia dan Rajni Rawat, perwakilan dari program pemberdayaan perempuan pemerintah India, Brigitte Strobel-Shaw, ketua bidang Corruption and Economic Crime UNODC serta Maria Kresentia, Direktur SPAK Indonesia. Menteri Luar Negeri India dalam sambutannya menjelaskan program pemerintah India dalam meningkatkan pemberdayaan pada perempuan, namun pelaksanaannya terhalang oknum-oknum korup yang membawa uang ke luar India yang seharusnya dapat mendanai kesehatan lebih banyak untuk perempuan dan keluarganya. Valentina M. Donini memaparkan bahwa perempuan menderita lebih banyak sebagai korban korupsi, diantaranya karena adanya sextortion yang sulit dibuktikan karena timbulnya victim blaming. Disamping itu, Donini juga mengatakan bahwa perempuan seringkali menjadi lebih defensif terhadap korupsi karena mereka ingin menekan akibat yang mereka rasakan. Sistem politik yang melibatkan lebih banyak perempuan akan dapat mengurangi korupsi. Karena itu strategi pencegahan korupsi perlu menekankan kesetaraan jender sebagai upaya memberi peluang lebih besar pada perempuan untuk ikut di dalamnya. Delegasi dari Afrika menyatakan setuju bahwa perempuan adalah pihak yang paling dirugikan oleh korupsi. Hal lain yang dikemukakannya adalah perlunya data tentang jumlah perempuan dibanding laki-laki yang melakukan korupsi serta jenis yang dilakukan masing-masing untuk dapat melakukan intervensi yang tepat.  Ia juga menjelaskan pentingnya memberikan pelatihan pada petugas pelayanan tentang pelayanan publik berbasis jender. Sonika Kanojia dan Rajni Rawat, yang mewakili perempuan India dalam program pemberdayaan perempuan yang digagas pemerintah India, menceritakan perjalanan mereka membangun UMKM yang mandiri dari nol hingga berhasil mempunyai beberapa karyawan. Mewakili SPAK Indonesia, Maria Kresentia menceritakan perjalanan SPAK sejak awal berdiri sebagai gerakan sosial hingga menjadi sebuah organisasi yang mendiri. Perjalanan SPAK adalah rangkaian cerita perempuan dari berbagai latar belakang dari 34 provinsi yang bergerak ikut dalam pencegahan korupsi menggunakan alat bantu berupa permainan dan telah melakukan berbagai perubahan di institusi masing-masing. Maria Kresentia juga menjelaskan bahwa saat ini SPAK meluaskan area fokusnya pada korupsi yang menimbulkan tindak kejahatan terhadap perempuan, seperti perkawinan anak dan perdagangan orang. Penelitian tentang korupsi dalam perdagangan orang di Provinsi Sulawesi Selatan yang telah dilakukan SPAK Indonesia, saat ini telah menjadi materi advokasi untuk mendorong regulasi baru Tindak Pidana Perdaganan Orang yang memasukkan korupsi sebagai salah satu faktor yang memfasilitasi kejahatan tersebut. Paparan Maria Kresentia menggambarkan, betapa apa yang telah dilakukan agen-agen SPAK merupakan tindakan pencegahan korupsi yang nyata dan berdampak. Seusai talkshow tersebut Ibu Meenakshi Lekhi selaku Menteri Luar Negeri India, memberi selamat pada SPAK Indonesia dan mengutarakan kekagumannya pada gerakan perempuan di Indonesia yang telah menunjukkan dampak nyata dalam pencegahan korupsi. Diundangnya SPAK Indonesia dalam side event ACWG G20 India ini membuktikan, bahwa apa yang dilakukan para agen SPAK dalam pencegahan korupsi telah diakui forum internasional dan dapat menjadi best practice bagi gerakan perampuan di negara lain.
Posted by SPAK Redaksi
Event

Membangun Budaya Antikorupsi sejak Dini melalui Program Organisasi Penggerak Kemendikbud Ristek

Program Organisasi Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (POP Kemendikbud Ristek) merupakan kesempatan bagi SPAK Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di sekolah dengan menjadikan guru serta Kepala sekolah sebagai role model (contoh nyata) dalam kegiatan belajar-mengajar sehari-hari. SPAK merancang rangkaian aktivitas dalam bentuk penguatan kapasitas yang dilakukan secara daring. SPAK menyasar 15 guru dan kepala sekolah di Jakarta dan 15 guru serta kepala sekolah di Makassar dalam pelatihan POP. Adapun tujuan dari peningkatan kapasitas ini ialah membangun karakter guru dan kepala sekolah sebagai tenaga didik yang berperilaku antikorupsi, sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem sekolah yang antikorupsi. Selain itu, dalam pelatihan POP Kemendikbud Ristek ini SPAK Indonesia juga mengajarkan, cara belajar-mengajar alternatif yang interaktif dan kreatif bagi tenaga didik dalam rangka menghidupkan pendidikan nilai-nilai antikorupsi.  Pelaksanaan POP Kemendikbud Ristek oleh SPAK Indonesia memiliki tiga aktivitas yang meliputi sosialisasi kegiatan, kegiatan Training of Trainer (TOT), dan pasca TOT. Aktivitas pertama telah diadakan pada 12 Oktober 2021 melalui daring yang diikuti oleh guru-guru dari sekolah di Jakarta dan Makassar. Adapun sekolah-sekolah yang terlibat meliputi SDN Mampang 05 Jakarta Selatan, SDN Pancoran 01 Pagi Jakarta Selatan, SDN Menteng 01 Pagi Jakarta Pusat, SDN Menteng 03 Jakarta Pusat, SDS Santa Ursula Jakarta Pusat, SD INPRES Unggulan Toddopuli Kota Makassar, SD Negeri Bawakaraeng I Kota Makassar, SD Negeri Bara-Baraya 1, SD Unggulan BTN Pemda, dan SD Negeri Maricaya 2.  Aktivitas kedua ialah TOT daring bersama 15 tenaga didik dari sekolah dasar negeri di Jakarta pada 20-22 Oktober 2021 dan 27-29 Oktober 2021 bersama tenaga didik dari daerah intervensi Makassar. Dalam tiga hari kegiatan, para tenaga didik diberikan pemahaman tentang Membanung Budaya Antikorupsi, kemudian sesi refleksi, dan berlatih menjadi fasilitator belajar dengan menggunakan Game SPAK. Sebagai praktik langsung, para tenaga didik diberikan kesempatan untuk membuat video yang menggambarkan diri mereka sedang mengajarkan materi antikorupsi melalui permainan dari SPAK. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan pengetahuan hingga pengalaman bersama tentang materi pembelajaran dari kegiatan POP Kemendikbud Ristek. Di akhir sesi pelatihan, para guru memberikan refleksi berupa kesan-kesan yang didapatkan. Seperti menurut Ibu Siti Millatina Shrothi, seorang guru dari SDN Pela Mampang 05 Jakarta Selatan mengatakan, “POP SPAK memberikan banyak informasi dan pengetahuan baru mengenai nilai-nilai antikorupsi yang ternyata dekat dengan kehidupan sehari-hari. Kami (para guru peserta TOT) berencana akan memainkan permainan-permainan ini di lain hari dan akan memperkenalkan permainan ini kepada peserta didik.” Kesan menarik lainnya datang dari Kepala SDS Santa Ursula, Bpk. Yohanes Mulyasunarna yang menuliskan, “Adanya simulasi tentang materi yang didapat selama workshop, bagus untuk mempertajam pemahaman materi yang didapat, dan ini menyenangkan.” Refleksi lain datang dari peserta TOT di Makassar. Bpk. Muh. Fahrul mengakui, “Alhamdulillah, saya sangat senang bisa mengikuti kegiatan pelatihan POP SPAK Indonesia karena saya sebagai guru kelas bisa mendapatkan ilmu tentang korupsi, gratifikasi, ataupun suap yang sangat bermanfaat bagi saya yang masih kurang pemahamannya tentang korupsi dan lain-lain. Pemateri dan instruksi juga sangat baik dalam menjelaskan arahan kepada kami (guru-guru) tentang permainan yang disediakan oleh SPAK Indonesia. Tentunya, games ini akan diajarkan kepada siswa kami, agar mereka mempunyai pemahaman tentang korupsi dan lain-lain. Jujur saja, sebelum saya mengikuti pelatihan tentang korupsi, tanpa disadari pernah melakukan gratifikasi ataupun suap namun setelah mengikuti pelatihan ini, saya tidak akan pernah melakukan lagi dan lebih baik mengikuti prosedur yang ada dan lebih taat kepada aturan.”Tonton karya video-video memainkan Game SPAK sebagai bentuk peran serta membangun generasi berkarakter dan antikorupsi dari tenaga didik peserta POP Kemendikbud Ristek oleh SPAK Indonesia di sini. Referensi Gambar: Program Organisasi Penggerak, Kembdikbud Ristek
Posted by Content Developer
Event

Dari GPP ke POP Membangun Karakter Guru, Menguatkan Peradaban Bangsa

GPP adalah Guru Pembangun Peradaban POP adalah Program Organisasi Penggerak Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) telah membuktikan bahwa menanamkan keyakinan akan nilai-nilai antikorupsi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan dalam rangka pencegahan korupsi.1 Fakta memprihatinkan tentang merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari angka 35 menjadi 40 di tahun 2020 menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu dibarengi upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi agar terjadi perubahan berkelanjutan demi generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi.   Dalam hal ini sekolah menjadi lembaga yang memiliki peran besar, setelah keluarga. SPAK memulai gerakan Guru Pembangun Peradaban (GPP) yang diluncurkan pada 5 Desember 2019. Program tersebut dapat terwujud berkat hasil kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan sektor bisnis swasta. GPP juga bermula dari keputusan Wali Kota Surabaya saat itu ialah Ibu Tri Rismaharini, untuk memberlakukan kurikulum antikorupsi di Kota Surabaya. Hal itu mendorong SPAK memberikan usulan untuk mengawali pelaksanaan keputusan itu dengan membentuk guru-guru dan kepala sekolah antikorupsi agar menjadi role model antikorupsi bagi para siswa dan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Para guru dan kepala sekolah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya ekosistem antikorupsi di sekolah masing-masing. GPP disambut baik oleh Ibu Risma dan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. SPAK menindalanjuti dengan menyusun program pelatihan yang direncanakan untuk 1.000 guru dan kepala sekolah. Akibat hadirnya pandemi Covid 19 pelatihan tersebut terhenti sampai 350 guru dan kepala sekolah. Tiga bulan setelah pelatihan, para guru dan kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan GPP, mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Para guru dan kepala sekolah juga mengajarkan pendidikan antikorupsi dengan menggunakan permainan yang dibuat oleh SPAK sebagai alat bantu belajar. SPAK mencatat evaluasi dari 350 guru dan kepala sekolah hingga mendapati terjadinya perubahan, baik di tataran individu maupun murid. Seperti halnya, para guru menolak untuk mendapatkan hadiah dari wali murid dengan penuh kesadaran dan hadir mengajar tepat waktu. Sedangkan pada tataran murid, para guru memberikan informasi bahwa murid di sekolah sudah sadar untuk mengantri ketika masuk kelas maupun jajan di kantin, tidak mencontek, maupun tidak melakukan perundungan terhadap sesama.2  Pengalaman SPAK dalam lingkup pencegahan, terlebih lagi kepada tenaga didik, menjadikan SPAK ingin terus melanjutkannya di daerah lain di Indonesia. Program Organisasi Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (POP Kemendikbud Ristek) menjadi kesempatan untuk dapat melakukan hal tersebut. POP menjadi perpanjangan tangan SPAK untuk dapat berinteraksi secara langsung bersama guru-guru dan kepala sekolah dalam melakukan pencegahan korupsi di sekolah. Sehingga seluruh lapisan masyarakat yang ada di rumah maupun sekolah dapat mendidik anak-anak untuk memiliki nilai integritas di dalam kehidupan sehari-hari.  Pelatihan guru dan kepala sekolah bersama POP Kemendikbud Ristek saat ini diberikan pada 5 sekolah di Jakarta dan 5 sekolah di Kota Makassar. Program monitoring terhadap para peserta ini masih terus berlangsung juga dengan mengadakan pendampingan bersama para Agen SPAK di wilayah terkait. 1 Sarah Dyer, SPAK Evaluation 2016/2017, dapat di akses di 2 Laporan Kegiatan GPP Surabaya. SPAK Indonesia. 2020. Referensi Gambar: Program Organisasi Penggerak, Kembdikbud Ristek
Posted by Content Developer