Event

Dari GPP ke POP Membangun Karakter Guru, Menguatkan Peradaban Bangsa

GPP adalah Guru Pembangun Peradaban POP adalah Program Organisasi Penggerak Gerakan Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) telah membuktikan bahwa menanamkan keyakinan akan nilai-nilai antikorupsi merupakan salah satu faktor pendorong perubahan dalam rangka pencegahan korupsi.1 Fakta memprihatinkan tentang merosotnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia dari angka 35 menjadi 40 di tahun 2020 menunjukkan bahwa penegakan hukum perlu dibarengi upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi agar terjadi perubahan berkelanjutan demi generasi penerus bangsa yang bebas dari korupsi.   Dalam hal ini sekolah menjadi lembaga yang memiliki peran besar, setelah keluarga. SPAK memulai gerakan Guru Pembangun Peradaban (GPP) yang diluncurkan pada 5 Desember 2019. Program tersebut dapat terwujud berkat hasil kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya dan sektor bisnis swasta. GPP juga bermula dari keputusan Wali Kota Surabaya saat itu ialah Ibu Tri Rismaharini, untuk memberlakukan kurikulum antikorupsi di Kota Surabaya. Hal itu mendorong SPAK memberikan usulan untuk mengawali pelaksanaan keputusan itu dengan membentuk guru-guru dan kepala sekolah antikorupsi agar menjadi role model antikorupsi bagi para siswa dan seluruh pemangku kepentingan sekolah. Para guru dan kepala sekolah ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya ekosistem antikorupsi di sekolah masing-masing. GPP disambut baik oleh Ibu Risma dan Kepala Dinas Pendidikan Surabaya. SPAK menindalanjuti dengan menyusun program pelatihan yang direncanakan untuk 1.000 guru dan kepala sekolah. Akibat hadirnya pandemi Covid 19 pelatihan tersebut terhenti sampai 350 guru dan kepala sekolah. Tiga bulan setelah pelatihan, para guru dan kepala sekolah yang telah mengikuti pelatihan GPP, mencoba mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh. Para guru dan kepala sekolah juga mengajarkan pendidikan antikorupsi dengan menggunakan permainan yang dibuat oleh SPAK sebagai alat bantu belajar. SPAK mencatat evaluasi dari 350 guru dan kepala sekolah hingga mendapati terjadinya perubahan, baik di tataran individu maupun murid. Seperti halnya, para guru menolak untuk mendapatkan hadiah dari wali murid dengan penuh kesadaran dan hadir mengajar tepat waktu. Sedangkan pada tataran murid, para guru memberikan informasi bahwa murid di sekolah sudah sadar untuk mengantri ketika masuk kelas maupun jajan di kantin, tidak mencontek, maupun tidak melakukan perundungan terhadap sesama.2  Pengalaman SPAK dalam lingkup pencegahan, terlebih lagi kepada tenaga didik, menjadikan SPAK ingin terus melanjutkannya di daerah lain di Indonesia. Program Organisasi Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (POP Kemendikbud Ristek) menjadi kesempatan untuk dapat melakukan hal tersebut. POP menjadi perpanjangan tangan SPAK untuk dapat berinteraksi secara langsung bersama guru-guru dan kepala sekolah dalam melakukan pencegahan korupsi di sekolah. Sehingga seluruh lapisan masyarakat yang ada di rumah maupun sekolah dapat mendidik anak-anak untuk memiliki nilai integritas di dalam kehidupan sehari-hari.  Pelatihan guru dan kepala sekolah bersama POP Kemendikbud Ristek saat ini diberikan pada 5 sekolah di Jakarta dan 5 sekolah di Kota Makassar. Program monitoring terhadap para peserta ini masih terus berlangsung juga dengan mengadakan pendampingan bersama para Agen SPAK di wilayah terkait. 1 Sarah Dyer, SPAK Evaluation 2016/2017, dapat di akses di 2 Laporan Kegiatan GPP Surabaya. SPAK Indonesia. 2020. Referensi Gambar: Program Organisasi Penggerak, Kembdikbud Ristek
Bermain SPAK di Pojok Baca kolaborasi agen SPAK Medan Pera Sagala dengan Medan Membaca
Kisah Inspiratif

Berkenalan dengan Nilai Integritas di Pojok Baca

Terik matahari sudah berlalu ketika sekelompok orang mulai berdatangan meramaikan Taman Ahmad Yani Medan. Di antaranya, tampak anak-anak yang berkunjung bersama dengan orang tua dan tentunya hadir pula teman-teman anggota Medan Membaca. Di Sabtu sore itu, komunitas Medan Membaca sudah menjadwalkan kegiatan literasi Anti Korupsi, berbentuk taman baca temporal di ruang publik. Diadakan setiap dua minggu sekali, Pojok Baca yang biasanya dilaksanakan di hari Minggu pagi pukul 08.00-10.00 WIB sepakat dilaksanakan Sabtu sore karena menyesuaikan waktu dengan kegiatan pengurus yang juga sukarelawan. Agen SPAK Medan Pera Sagala turut hadir meramaikan kegiatan yang bertepatan dengan pembukaan pertama kali setelah berhenti selama pandemic COVID-19. Mengulas buku Orange Juice for Integrity dan nyepak, atau bermain games SPAK, menjadi agenda utama kegiatan Pojok Baca hari itu. Pera mengungkapkan, pilihan melaksanakan Pojok Baca di Lapangan Merdeka memang sebuah kesengajaan, mengingat kenangan sejarah tempat tersebut sebagai lokasi pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno di Sumatera. Bagi peserta yang hadir, kegiatan bedah buku meninggalkan kesan seru dan meningkatkan kesadaran bagaimana publikasi tentang integritas tokoh bangsa perlu disebarluaskan agar diteladani oleh khalayak luas, terutama pejabat publik yang menjadi role model.  Begitu pun bagi anak-anak yang hadir, bermain papan permainan Semai jelas menjadi obat kejenuhan akan terbatasnya mobilitas dan aktivitas selama pandemi COVID-19. Melalui aktivitas belajar sambil bermain, mereka pun berkenalan dengan sembilan nilai anti korupsi dalam contoh-contoh keseharian yang sangat dekat dengan mereka. “Utamanya anak-anak ini tidak hanya belajar membaca lebih lancar, namun juga membangun keakraban dengan anak-anak seusia mereka dan tentunya belajar nilai-nilai integritas,” tutur Pera. Bagi Pera, nyepak melibatkan anak-anak tidak hanya menyenangkan, tapi juga menjadi salah satu alat bagi mereka untuk menyadari perilaku koruptif yang ada sejak dini sehingga bisa dicegah.  Di luar kedua kegiatan tersebut, anak-anak juga dapat membaca buku cerita lainnya serta bermain dengan peralatan lain yang ada. Bagi Pera, inilah yang menjadi nilai tambah Pojok Baca, di mata anak-anak tidak akan pernah membosankan, karena selalu ada pilihan aktivitas. Aktivitas dan kontribusi Pera di Pojok Baca yang menghadirkan pendidikan antikorupsi melalui permainan SPAK dan aktivitas lainnya mengundang sorotan berbagai pihak. “Kegiatan ini membuat saya pribadi disorot menjadi aktivis anti korupsi di kota Medan. Beberapa kali diminta menjadi narasumber karena jurnalis mengamati kegiatan ini,” jelasnya. Pera berharap, kedepannya semakin bertambah agen-agen anti korupsi, terutama dari pengurus maupun relawan yang terlibat di Pojok Baca. “Mari kita mulai dari diri sendiri dan melanjutkan berjuang bersama kawan-kawan,” pungkasnya.
Alt Text: Sosialisasi Saya Pelajar Anti Korupsi Jujur Mulai dari Sekarang agen SPAK Maluku Tengah Nunung Dwi Setyawati bersama Dharma Wanita Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tengah
Kisah Inspiratif

Mendidik dengan Teladan

Aktif tergabung sebagai agen SPAK Maluku Tengah sejak 2016, Nunung Dwi Setyawati yang akrab dipanggil Nunung baru saja menutup rangkaian kegiatan penyuluhan SPAK bertajuk “Jujur Mulai dari Sekarang” pada 12 November 2021. Dilaksanakan di Masohi, Maluku Tengah, kegiatan ini dihadiri oleh 50 siswa dan 10 guru yang berasal dari 2 Madrasah Ibtidaiyah (MI) serta masing-masing 1 Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA). Bersama dengan teman-teman Dharma Wanita dari Kementerian Agama Kantor Wilayah Maluku Tengah, Nunung membawakan sesi sosialisasi yang dilanjutkan dengan bermain permainan SPAK.  Mengingat banyaknya alat permainan SPAK yang telah ia terima dari SPAK Indonesia seperti Semai, Majo Yunior dan Majo, Nunung berinisiatif untuk mengundang 3 level institusi pendidikan. Yang menjadi pilihannya adalah SD dan MI, MTs, dan MA. Sengaja mengundang lebih banyak peserta dari SD dan MI karena alat permainan Semai jumlahnya lebih banyak. Peserta dari MTs dan MA kemudian diperkenalkan dengan Majo Junior, sedangkan guru-guru diperkenalkan dengan Majo.  “Harapannya peserta yang hadir dapat menjadi agen-agen di sekolah masing-masing, makanya kami bekali juga sekolah-sekolah dengan dua alat peraga,” ungkap Nunung.  Rangkaian kegiatan setengah hari dimulai dengan perkenalan anti korupsi dan gerakan SPAK. Dengan bekal pengetahuan yang peserta dapatkan di sesi sosialisasi, agenda bermain permainan SPAK menjadi lebih mudah dipahami dan menjadi pengalaman yang menyenangkan bagi banyak peserta, terutama dengan soal-soal pada kartu kasus yang aplikatif.  Nunung ingat betul bagaimana anak-anak peserta didik menyahuti dengan lantang ketika fasilitator memperkenalkan 9 nilai antikorupsi. Proses pembelajaran dimulai ketika diskusi terjadi dan membahas bagaimana perilaku sehari-hari rupanya kerap beririsan dengan perilaku koruptif. “Ada sekelompok siswa yang memandang membagikan jawaban tugas untuk temannya yang tidak mengerjakan tugas merupakan perilaku baik karena mereka menolong teman yang kesusahan. Jadi kadang mereka niatnya baik membantu, padahal salah. Jadi yang memberikan contekan salah, yang meminta contekan pun salah,” tutur Nunung.  Ia pun menemukan cerita serupa di kalangan guru-guru. Banyak cerita yang bermunculan tentang bagaimana orang tua memberikan hadiah kepada guru dengan niat menyambung tali silaturahmi, padahal hal tersebut justru mencederai integritas guru karena ada indikasi ke arah gratifikasi. Dalam kapasitasnya sebagai kepala MA, Nunung tidak memungkiri maraknya praktik tersebut di kalangan tenaga pendidik. “Saya infokan kepada teman-teman guru, kalau kalian izin pulang kampung, lalu membeli oleh-oleh untuk saya, gak akan saya berikan izin pulang kampung lagi, karena itu artinya mereka berusaha membeli integritas saya,” jelasnya sambil terkekeh. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Nunung mengundang sekolah-sekolah untuk berpartisipasi dalam proyek Sekolah Jujur. Perasaannya sedikit lebih plong, mengingat ini adalah salah satu amanah dari SPAK bagaimana bisa menyentuh lebih banyak orang dan berbagi mengenai nilai-nilai anti korupsi. Sambutan akan kegiatan ini pun sangat luar biasa. Dari kalangan sekolah banyak yang bertanya kapan bisa melaksanakan kegiatan seperti ini lagi. Pun dari Dharmawanita mengusulkan melaksanakan kegiatan serupa tapi ditujukan untuk ibu-ibu penyuluh karena target mereka langsung ke masyarakat mengingat penyuluh agama dari Kemenag biasa beraktivitas hingga ke Majelis-majelis Taklim. Nunung juga menceritakan ambisinya melalui kegiatan-kegiatan ini untuk menghadirkan lebih banyak agen-agen perubahan melalui jejaring SPAK.  Di akhir kegiatan, Nunung menyadari bagaimana kritisnya anak-anak jaman sekarang. “Mereka bisa mengakses informasi dari gawai yang mereka miliki, sehingga mereka berani bertanya kenapa aparat berlaku seperti ini, mengapa pemerintah bertindak seperti itu? Makanya kita tidak bisa memberikan pendidikan tanpa memberikan teladan, harus sinergis di dalam semua hal.” Semangat ini pula yang ia harapkan dapat menjadi napas pergerakan agen-agen SPAK. “Apa yang kita dapatkan perlu kita tularkan. Kita tidak bisa menyalahkan kalau kita gak memberikan penjelasan. Banyak yang belum paham konsep gratifikasi, mereka tidak sadar mereka sudah terlibat dalam suap menyuap. Lebih parah lagi kalau mereka melakukan perbuatan tersebut di depan anak-anak mereka. Mereka tidak menyadari bahwa guru sudah melakukan perbuatan yang salah, sehingga anak-anak akan merekam.”  Menutup rangkaian kegiatan, Nunung menyerukan ajakan untuk sama-sama belajar, menularkan ilmu yang sudah didapat agar lama kelamaan nilai antikorupsi menyebar. “Ketika kita tidak bisa menjadi teladan, akan berat. Jadi mulai dari diri sendiri.”
Ema Husain SPAK Indonesia Bawaslu SKPP Sekolah Kader Pengawas Partisipatif Sulawesi Selatan Membangun Karakter Berintegritas
Kisah Inspiratif

Membangun Demokrasi Melalui Nilai Integritas

Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejatinya, napas demokrasi terjalin melalui semangat partisipatif yang tulus dari seluruh lapisan masyarakat, sehingga proses pengambilan keputusan atas kebijakan publik yang dilakukan oleh wakil rakyat betul bertujuan untuk menyejahterakan rakyat. Oleh karenanya, memastikan nilai-nilai integritas tercerminkan pada setiap bagian demokrasi menjadi penting untuk direalisasikan. SPAK Indonesia diundang untuk mengisi sesi “Membangun Karakter yang Berintegritas” dalam Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) Provinsi Sulawesi Selatan oleh Bawaslu pada 20-24 Oktober 2021. Kegiatan ini merupakan program nasional, yang bertujuan memberikan pengetahuan bagi generasi muda serta pemilih pemula tentang pengawasan Pemilu dan Pilkada. Mewakili SPAK Indonesia adalah Ema Husain, agen SPAK Sulawesi Selatan yang telah bergabung dengan SPAK dari awal pergerakan dan kini aktif berkontribusi dalam penelitian tindakan korupsi yang SPAK selenggarakan.  Ema membagikan paparannya kepada 70 peserta yang akan menjadi Kader Pengawas Partisipatif di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. SPAK Indonesia mengisi sesi di awal dengan tujuan membangun pondasi peserta dalam menjadi kader yang berintegritas dengan semangat volunteerism. Lingkup kerja para kader nantinya mencakup pengawasan, pencatatan, dan pelaporan selama periode kampanye dan Pemilu maupun Pilkada di daerahnya berlangsung dengan status sukarelawan Bawaslu. Hal ini sejalan dengan karakter pergerakan Agen SPAK yang melakukan berbagai inisiatif di komunitas masing-masing dengan tetap membawa semangat dan nilai-nilai antikorupsi melalui pendekatan ala SPAK Indonesia.  Membuka sesinya, Ema memulai dengan mengupas prinsip 9 nilai antikorupsi yang dikaitkan dengan budaya di Sulawesi Selatan. Menurutnya, perlu menghadirkan kedekatan nilai-nilai antikorupsi yang sebenarnya telah terrepresentasikan dalam nilai-nilai budaya di daerah. Contohnya, nilai kejujuran hadir dalam keseharian dalam istilah lempu yang mengacu pada perilaku yang lurus, sesuai dengan fakta yang ada atau bersikap jujur.  Peserta SKPP terdengar riuh ketika Ema melemparkan pertanyaan, “Siapa di sini yang kalau kena tilang masih membayar polisi? Atau menggunakan jalur orang dalam kalau ada keperluan mengurus administrasi desa?” Ada yang tersenyum malu, ada pula yang tertawa lepas memotret dirinya dalam situasi tersebut. Diskusi semakin seru ketika peserta kemudian mampu mengidentifikasi tantangan yang kerap muncul menjelang Pilkada dan Pemilu, mulai dari penyalahgunaan data administrasi pemilih hingga praktik money politic yang dilakukan oleh kader. “Apakah wajar bila kader partai yang mencalonkan diri memberikan sumbangan kepada sukarelawan SKPP? Menimbang indikasi adanya kepentingan politik di balik sumbangan tersebut, tentu menghadirkan kemungkinan yang menggeser makna sumbangan menjadi suap agar memilih kader dari partai tersebut,” ujar Ema. Penjelasan ini berusaha merekonstruksi framing balas budi yang sudah lama ternormalisasi atas pemberian sumbangan-sumbangan oleh kader partai.  Nilai integritas hadir sebagai bagian yang lekat dalam demokrasi. Ema mengungkapkan, tidak ada gunanya bicara demokrasi apabila tidak dapat menjaga integritas. Di sinilah nantinya para kader SPPK perlu menyatakan nilai-nilai integritas ketika memenuhi tanggungjawab dan komitmennya kepada bawaslu, tapi di saat yang bersamaan juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Menutup diskusi, Ema mengamati bahwa peserta memiliki pemahaman tentang nilai-nilai integritas, sehingga jajak pendapat memberikan wadah untuk menjahit dan membentuk sinergitas ide-ide internalisasi nilai melalui perilaku keseharian yang lebih dekat dengan warga.  Ema menyambut baik antusiasme peserta SKPP bahkan setelah pelatihan selesai diselenggarakan. “Beberapa peserta ada yang menghubungi saya melalui pesan di WhatsApp, ada yang mengirim pesan lewat Facebook. Sebagian ada yang ingin berbincang lebih jauh, ada juga yang ingin berkolaborasi mengundang saya untuk membagikan paparan dalam kegiatan di komunitasnya.” Edukasi nilai-nilai anti korupsi menjadi sangat penting untuk dimulai melalui generasi muda. “Bayangkan, ternyata perilaku koruptif adalah hulu. Dari semua persoalan yang ada, munculnya dari sini. Ketika airnya turun, dia akan mencemari semua aspek kehidupan manusia,” ungkap Ema. Generasi muda dengan pemahaman dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi lah yang nantinya akan menjadi penyaring perilaku koruptif dan menjembatani tumbuhnya perilaku berintegritas pada lapisan masyarakat yang lebih luas.
Webinar KHub Vol 1 Demokreasi Perempuan Agen Perubahan
Publikasi

Webinar KHub Vol. 1 Demokreasi: Perempuan Agen Perubahan

Proporsi keterwakilan perempuan anti korupsi tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian kesetaraan gender dalam lingkungan kerja, namun juga memberikan dampak positif dalam aktivitas pelayanan publik yang lebih inklusif dan akuntabel di berbagai sektor. Tertarik mendengarkan sepak terjang mereka menginisiasi perubahan melalui penanaman nilai-nilai antikorupsi dalam pelayanan publik? Atau ingin tahu lebih dalam relasi keterwakilan perempuan pada sektor administrasi publik dan akuntabilitas pelayanan yang diberikan? Simak kembali diskusinya dalam Webinar KHub Vol. 1 Demokreasi: Perempuan Agen Perubahan. Dapatkan materi paparan narasumber pada tautan berikut ini: https://bit.ly/WebinarKHubVol1Demokreasi. #nonstopAntikorupsi#semuakarenaspak#ininyatacegahkorupsi#antikorupsiuntuksemua#kekuatanperempuaninspirasiperubahan
Rana Dewi SPAK Indonesia Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia sosialisasi nilai antikorupsi
Kisah Inspiratif

Pendidikan Nilai-nilai Integritas Melampaui Batas Disabilitas

Pernahkah kamu membayangkan hidup dan menjalani keseharian tanpa salah satu atau lebih indra yang kamu miliki? Bagi kebanyakan orang, hal tersebut mungkin terasa begitu jauh dari pikiran, mungkin karena mereka terlahir dengan keenam indra secara lengkap, juga teman-teman dalam lingkup sosial terdekat. Begitu pula bagi Rana Dewi, salah satu agen SPAK yang berprofesi sebagai pengacara dan aktif berkegiatan di Perkumpulan Lingkar Belajar untuk Perempuan (LiBu Perempuan) di Palu, Sulawesi Tengah hingga ia berjumpa dan berinteraksi langsung dengan komunitas penyandang disabilitas kala memberikan sosialisasi nilai-nilai antikorupsi. Perjalan Dewi menjadi agen SPAK diawali dengan perjumpaan di tahun 2015. Kala itu, ia dan beberapa rekan komunitas lainnya tergabung dalam pelatihan SPAK di Pare-pare sebagai peserta. Momen tersebut menumbuhkan ketertarikan Dewi terhadap metode permainan SPAK yang menyuguhkan pembangunan pemahaman nilai-nilai antikorupsi melalui media yang mudah dimengerti seperti papan permainan. Menurutnya, ini akan mempermudah transfer ilmu pengetahuan kepada rekan-rekan yang ikut bermain.  Hal inilah yang kemudian menyulut semangat Dewi dan teman-teman komunitas untuk aktif mensosialisasikan nilai-nilai antikorupsi kepada mahasiswa, warga di kampung dan desa, kelompok perempuan, serta kelompok masyarakat lainnya. Bahkan aktivitas sosialisasi yang mereka bawakan sampai ke telinga Gubernur Sulawesi Tengah yang terpukau dengan gerakan dan pendekatan pendidikan nilai antikorupsi yang dihadirkan oleh SPAK. “Kok ada ya gerakan atikorupsi yang didominasi oleh perempuan-perempuan dari semua kalangan latar belakang dan berhasil menyentuh banyak lapisan masyarakat?” ujarnya. Nilai-nilai dan materi yang dibawakan oleh SPAK menjadi sentral dalam aktivitas LiBu Perempuan. Di Sekretariat LiBu Perempuan sendiri, permainan SPAK selalu disediakan di ruang tunggu, sehingga tamu yang datang pasti diperkenalkan dan diajak bermain permainan SPAK sebelum memulai aktivitas atau kegiatan bersama LiBu Perempuan. Begitu pula dialami oleh teman-teman penyandang disabilitas yang tergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Sulteng ketika hadir dalam pertemuan mingguan yang diselenggarakan oleh LiBu Perempuan.  Dengan bantuan juru bahasa isyarat (JBI), Dewi memperkenalkan permainan SPAK kepada kurang lebih 20 rekan-rekan komunitas HWDI yang datang berkunjung waktu itu. Rupanya, muncul beberapa kendala dalam mengkomunikasikan esensi permainan kepada teman-teman penyandang disabilitas. Kepada teman-teman disabilitas netra, Dewi perlu mencari padanan kata yang bisa dengan tepat menjelaskan situasi yang diangkat dalam permainan. Begitu pula bagi teman-teman tuli, padanan kata dan gambar pendukung perlu dipersiapkan untuk memaksimalkan penyampaian nilai dalam permainan, serta menjawab pertanyaan teman-teman disabilitas atas topik yang sedang dibahas.  “Waktu itu kami sedang membahas poin tentang lelang. Ketika mau memperkenalkan konteks efek jera pada perusahaan pemenang lelang proyek rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang melakukan tindakan korupsi, rupanya teman-teman penyandang disabilitas tidak kenal dengan kata ‘jera’. Jadilah saya dan JBI berpikir keras, apa ya padanan kata yang tepat untuk menjelaskan efek jera? Oh, ‘tobat’ sepertinya paling tepat!” cerita Dewi sambil terkekeh mengingat momen tersebut. Dewi begitu kagum dengan semangat belajar teman-teman penyandang disabilitas. Dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, mereka tetap dengan rendah hati dan penuh semangat mau mempelajari hal-hal baru, termasuk nilai-nilai antikorupsi melalui permainan SPAK. Salah satu dari mereka sempat berujar, “Kok baru sekarang ya kita bisa berkenalan dengan permainan seperti ini?” Perkenalan dengan nilai-nilai antikorupsi melalui permainan SPAK tidak hanya membuka pikiran teman-teman HWDI, namun juga Dewi dan rekan-rekan komunitas LiBu Perempuan. Teman-teman HWDI kini mampu mengidentifikasi perilaku koruptif yang muncul, contohnya dalam minimnya pengadaan akses pendidikan bagi penyandang disabilitas oleh pemerintah setempat walaupun sebenernya anggaran sudah ada.  Di sisi lain, Dewi menyaksikan dan merasakan secara langsung ketimpangan yang mereka alami ketika berusaha menjelaskan nilai-nilai dalam permainan SPAK. Narasi dan pesan-pesan yang dikemas melalui media yang menargetkan masyarakat umum seringkali kurang mengedapankan inklusivitas bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Makanya, pada aktivitas selanjutnya bersama HWDI, Dewi berencana untuk mempersiapkan narasi, penjelasan studi kasus yang relevan dengan situasi peserta, dan alat pendukung seperti gambar atau media lain yang dapat membantu mempermudah teman-teman penyandang disabilitas untuk bermain permainan SPAK. Menurut Dewi, penting bagi kita untuk mampu membedah dan mendiskusikan nilai-nilai dalam permainan SPAK ke dalam kasus-kasus yang dekat dengan keseharian agar teman-teman di komunitas bisa dengan mudah menyampaikannya kepada khalayak yang lebih luas. Menutup cerita pengalamannya, Dewi berpesan, “saya percaya pendidikan nilai-nilai antikorupsi ini merupakan sesuatu yang harus terus menerus dilakukan. Jangan kita berputus asa, berhenti bergerak ketika dihadapkan dengan tantangan atau kondisi yang tidak sesuai dengan harapan.”
Pera Sagala SPAK Sumut Sosialisasi Nilai Antikorupsi Latihan Khusus Kohati
Kisah Inspiratif

Pendidikan Antikorupsi: Pondasi Pembangunan Karakter Generasi Muda Berintegritas

Layaknya mendirikan sebuah bangunan yang kokoh, pembangunan karakter generasi muda yang berintegritas membutuhkan pondasi yang kuat dan solid. Hal inilah yang kemudian mendorong Peranita Sagala, seorang arsitek dan dosen arsitektur di Universitas Pembangunan Panca Budi untuk aktif berkontribusi dalam membangun karakter generasi muda di daerahnya. Lama berkecimpung di kegiatan literasi, anti korupsi, dan perempuan, Pera memutuskan untuk bergabung dalam gerakan SPAK sebagai agen perubahan sejak mengikuti Training of Trainers SPAK di Banda Aceh pada 2016. Kini, ia dan agen-agen SPAK Sumatera Utara aktif melakukan kegiatan penyuluhan ke sekolah, masyarakat umum, bahkan ke tingkat desa. Belum lama ini, Pera yang juga pengurus aktif Forum Alumni Kohati diundang untuk mengisi Pelatihan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kohati.  Dalam kegiatan Latihan Khusus Kohati (LKK) yang mengangkat tema “Isu Mutakhir Kohati, Peran Kohati terhadap pemberantasan Korupsi di Indonesia”, Pera hadir untuk membagikan pengalaman dan pemahaman mengenai nilai-nilai antikorupsi. Peserta yang berpartisipasi adalah adik-adik pengurus Kohati cabang persiapan Sibolga-Tapanuli Tengah dari berbagai daerah seperti Sibolga Tapteng, Medan, Padang Lawas, Jabung Barat, Labuhan Batu, Padang Sidimpuan, dan Madina. Menggunakan media sticky notes, Pera mengundang adik-adik Kohati untuk merefleksikan diri, apakah pernah melakukan tindakan koruptif, atau pernah mengamati terjadinya tindakan koruptif di lingkungan komunitas. Pada salah satu lembar sticky notes yang telah dikumpulkan, seorang peserta pelatihan menceritakan tindakan korupsi yang menurutnya kerap terjadi di HMI yakni mengambil lima ribu rupiah dari kegiatan penggalangan dana untuk kebutuhan minum panitia.  Rupanya, cerita ini mengundang pandangan yang berbeda dari beberapa peserta, karena menganggap tindakan tersebut sesuatu yang wajar dan telah sering dilakukan oleh senior di beberapa komunitas cabang. Bahkan menurut mereka mengambil bagian hingga 20 persen dari hasil penggalangan dana pun adalah hal yang lumrah sebagai apresiasi bagi panitia penyelenggara kegiatan. Hal ini kemudian mengundang sanggahan dari beberapa peserta lain yang selama menjalankan kegiatan di komunitas cabang berbeda tidak pernah melakukan praktik demikian. Menurut mereka, hal tersebut merupakan bentuk korupsi, tidak peduli sekecil apapun jumlah yang diambil.  Keseruan dalam diskusi tersebut Pera coba bawa pula ketika memperkenalkan permainan SPAK. Melalui permainan Majo Yunior, peserta pelatihan diperkenalkan dengan nilai-nilai antikorupsi melalui papan permainan yang menyuguhkan cerita kasus-kasus yang sangat dekat dengan keseharian. Pengalaman bermain Majo Yunior bagi banyak peserta menjadi titik balik akan kesalahpahaman mengenai pembenaran kebiasaan mengambil persenan dari penggalangan dana, padahal jelas-jelas merupakan bentuk tindakan korupsi.  Antusiasme peserta pelatihan ketika berkenalan dengan nilai-nilai antikorupsi melalui permainan SPAK memberikan sebentuk kebahagiaan tersendiri bagi Pera. Menurutnya, walaupun wacana antikorupsi masih sangat baru bagi para peserta pelatihan, ia berharap mereka terus mengingat pembelajaran dari pertemuan dengannya tiap kali bermain Majo Yunior. Lanjut Pera, “saya melihat korupsi sudah sangat mendarah daging bagi mereka sehingga beberapa daerah tidak melihat lagi perilaku tersebut sebagai suatu kesalahan. Walaupun saat LKK mereka sadar, ketika kembali ke cabangnya, kemungkinan terkontaminasi kembali sangat besar.” Di sisi lain, masih adanya peserta yang menunjukkan pengalaman integritas di cabangnya meninggalkan secercah harapan bagi Pera. Hal ini menjadi contoh nyata bagi teman-teman peserta pelatihan lainnya bahwa tidak selamanya kegiatan di HMI harus mengambil sebagian uang penggalangan dana untuk operasional panitia. “Peserta pelatihan kali ini adalah calon-calon ketua umum di Kohati. Saya berharap beberapa dari mereka ketika menjabat menjadikan antikorupsi sebagai bagian perkaderan yang harus dilalui dalam pelatihan HMI dan giat melakukan pendidikan antikorupsi di kepengurusan.”
Berita

Jatuh Bangun Cegah Korupsi di Sektor Kelapa Sawit

Jakarta, 18 Juli 2019 Industri Kelapa Sawit di Indonesia adalah industri yang menjanjikan peningkatan devisa negara, selain itu, industri kelapa sawit juga merupakan industri makro yang mendorong pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tidak dapat dibantah, industri kelapa sawit menyerap tenaga kerja yang banyak untuk terlibat dalam industri tersebut. Selain itu, Industri kelapa sawit juga mendorong pembangunan di daerah-daerah dimana jauh dari pusat kota bahkan Ibukota. Dalam menjalankan industri tersebut, beberapa ketentuan ditetapkan agar industri kelapa sawit dapat menjalankan bisnisnya secara kompetitif dengan industri kelapa sawit lainnya baik di nasional dan internasional. Berbicara soal kompetitif bisnis, salah satu syarat agar industri kelapa sawit dapat kompetitif adalah bagaimana penerapan pencegahan korupsi dalam dunia usaha. Fakta lapangan menunjukan bahwa potensi korupsi di Industri kelapa sawit memang terjadi ketika menjalankan usaha mulai dari hulu ke hilir. Selain itu, catatan Studi Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2016 juga mengendus adanya area potensi korupsi di sektor Industri Kelapa Sawit yang perlu menjadi perhatian utama agar bisa dicegah sebelum merugikan perusahaan dan negara. Berdasarkan permasalahan diatas SPAK Indonesia bekerjasama dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) dan Center International Private Enterprise (CIPE) mengadakan pelatihan cegah korupsi di sektor industri kelapa sawit pada tanggal 13-14 Juni 2019 di Hotel Maxone, Palembang. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pelaku bisnis serta membangun komitmen pelaku bisnis untuk mencegah korupsi. Dalam dua hari pelatihan, peserta diajarkan terkait delik-delik korupsi beserta kejahatan korporasi terkait korupsi, selain itu peserta juga diberikan pengetahuan terkait penyampaian pengaduan potensi korupsi melalui Komisi Advokasi Daerah (KAD) untuk nantinnya dapat bersama-sama dilahirkan suatu rencana aksi pencegahan korupsi berbasis masalah lapangan yang dihadapi. Diakhir dari pelatihan tersebut, peserta diajak untuk bersama-sama membangun komitmen dan membangun rencana aksi yang mudah dilakukan untuk mencegah korupsi. Diharapkan dengan komitmen dan rencana aksi yang simple dan mudah tersebut dapat dijalankan dan dapat melahirkan perubahan yang signifikan untuk mencegah korupsi di Industri Kelapa Sawit di Palembang.
Berita

Ummat Gereja St.Albertus, Bekasi, Ikuti Seminar “Membangun Budaya Antikorupsi Berawal dari Keluarga” oleh SPAK Indonesia.

Hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 lalu, ada kegiatan berbeda selepas ibadah hari Minggu di gereja Santo Albertus Bekasi. Sekitar 60 orang berkumpul di salah satu aula gereja untuk mengikuti seminar bertajuk “Membangun Budaya Antikorupsi Berawal dari Keluarga” yang dibawakan oleh tim SPAK Indonesia. Seminar ini digagas oleh Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI) unit Santo Albertus, Bekasi. Di awal seminar, peserta memberi jawaban beragam terhadap pertanyaan “Apa itu korupsi?”. “Mengambil yang bukan hak kita”, “Berbuat tidak adil”, “Mengambil lebih dari yang seharusnya” dsb. Jawaban-jawaban ini mencerminkan betapa sesungguhnya peserta sudah paham beberapa pemahaman tentang korupsi. Seperti juga sebagian besar orang, pemahaman itu belum tentu sejalan dengan perilaku sehari-hari. Penjelasan tentang prinsip yang selalu diajarkan oleh Gerakan SPAK – biasakan yang benar, buka membenarkan yang biasa- kemudian menyadarkan orang bahwa dalam keseharian kita terbiasa melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak benar. Sebagai contoh adalah membayar petugas saat mengurus KTP atau memberi hadiah pada guru. Berbagai alasan dikemukakan sebagai pembenaran atas kebiasaan tersebut. “Uang lelah”, “Tanda terima kasih” dan berbagai macam alasan lain. Peserta seminar baru menyadari bahwa bentuk-bentuk gratifikasi seperti itu menimbulkan dampak negatif, karena menimbulkan ketidakadilan. Begitu biasanya pemberian hadiah pada guru, sampai kita tidak pernah berpikir hal itu sesungguhnya dapat membelenggu independensi guru untuk bersikap adil pada semua siswa. Seperti juga di seminar-seminar SPAK yang lain, di seminar di gereja Santo Albertus pun pembahasan seputar gratifikasi pada guru menjadi hal yang paling menarik perhatian. Apa salahnya kalau hadiah diberikan dengan rasa ikhlas sebagai tanda menghargai jerih payah guru mengajar anak kita? Boleh dong kita memberi hadiah kalau anak sudah lulus sekolah? Pertanyaan seperti ini banyak muncul di kalangan peserta. Tetapi pada akhirnya para peserta memahami apa arti gratifikasi dan apa dampak negatifnya. Seminar diakhiri dengan permainan SPAK yang dipandu oleh agen Jakarta dan agen Aceh yang kebetulan sedang berada di Jakarta. Melalui permainan ini para peserta semakin paham bentuk-bentuk korupsi dan perilaku koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Tim SPAK Indonesia pulang dengan rasa bahagia karena telah diberi kesempatan mengajak lebih banyak lagi orang untuk bersikap antikorupsi. Mudah-mudahan peserta seminar pun merasakan hal yang sama dan terinspirasi untuk menyebarkan terus nilai-nilai antikorupsi pada keluarga dan ummat yang lain.